Banyak Preman di Kawasan Industri, Pemerintah Turun Tangan

1 month ago 27

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap memfasilitasi investor yang menghadapi gangguan preman dari sekelompok organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri.

"Apabila ada hambatan, kami akan memfasilitasi dan mencarikan solusi. Kami akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah," ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, Kementerian Investasi siap menggelar rapat dengan instansi terkait, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan pemerintah daerah, untuk menelusuri akar permasalahan.

"Jika ada ormas yang mengganggu operasional industri, kami akan mengundang para pemangku kepentingan guna mencari solusi bersama. Tugas Kementerian Investasi adalah memastikan proses investasi berjalan lancar dari awal hingga akhir," tegasnya.

Investasi Ratusan Triliun Rupiah Terancam Hilang

Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengungkapkan bahwa aksi premanisme ormas telah menyebabkan hilangnya investasi bernilai ratusan triliun rupiah di kawasan industri.

Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, mengungkapkan bahwa ormas sering menggelar demonstrasi di dalam kawasan industri hingga mengganggu operasional pabrik. Beberapa pabrik bahkan disegel dan akses keluar-masuk area industri dihalangi.

"Modusnya selalu sama. Mereka melakukan unjuk rasa dan menutup kawasan, sehingga pabrik tidak bisa beroperasi. Bahan baku tidak dapat masuk, barang jadi tidak bisa keluar, yang akhirnya membuat industri mengalami tekanan besar," paparnya.

Investor Jengah dan Mengurungkan Niat

Akibat gangguan tersebut, banyak investor memutuskan hengkang atau mengurungkan niat berinvestasi. Sanny memperkirakan total kerugian akibat kejadian ini bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

"Bukan hanya industri yang sudah ada dan kemudian keluar, tetapi juga investor yang batal masuk karena permasalahan izin dan gangguan keamanan. Jika diakumulasi, kerugiannya sangat besar," jelasnya.

Menurutnya, banyak pabrikan yang harus menutup operasi meskipun telah menginvestasikan modal besar untuk membangun industri.

"Bayangkan, dalam investasi mereka sudah meminjam uang, membeli mesin teknologi tinggi, dan mencari pasar. Namun, tiba-tiba harus menghadapi gangguan keamanan yang sulit diprediksi," lanjutnya.

Read Entire Article
Kaltim | Portal Aceh| | |