25 Negara Bagian AS Gugat Tarif Trump, Sebut Langgar Kewenangan Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 25 negara bagian Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Partai Demokrat menggugat pemerintahan Presiden Donald Trump atas kebijakan tarif impor baru yang dikenakan terhadap 60 mitra dagang AS. Mereka menilai Trump telah melampaui kewenangannya dengan memberlakukan tarif secara luas tanpa dasar hukum yang memadai.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat (U.S. Court of International Trade) pada Senin.

Dikutip dari CNBC, Selasa (4/8/2026), dalam gugatan itu, para penggugat menggugat tarif sebesar 10% hingga 12,5% yang dikenakan pada sebagian besar barang impor dari 60 negara dan wilayah ekonomi. Menurut mereka, negara-negara tersebut mewakili sekitar 99,4% total impor Amerika Serikat.

Koalisi negara bagian itu meminta pengadilan menghentikan penerapan tarif, menyatakan kebijakan tersebut melanggar hukum, serta memerintahkan pemerintah mengembalikan bea masuk yang telah dibayarkan.

Jaksa Agung Negara Bagian New York, Letitia James, menilai pemerintahan Trump kembali mencoba memberlakukan kebijakan yang sebelumnya telah ditolak oleh Mahkamah Agung.

"Setelah kalah di Mahkamah Agung, pemerintahan ini kembali mencoba secara ilegal menaikkan pajak bagi keluarga dan pelaku usaha melalui putaran baru tarif impor," kata Letitia James dalam sebuah pernyataan.

Gugatan tersebut berpusat pada upaya pemerintahan Trump mempertahankan rezim tarif impor setelah dua kebijakan sebelumnya dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan dasar hukum yang berbeda.

Para penggugat menilai pemerintah memanfaatkan Section 301 dalam Trade Act 1974 serta isu kerja paksa sebagai alasan untuk kembali menerapkan tarif yang pada dasarnya serupa dengan kebijakan sebelumnya.

Namun, Gedung Putih membantah tuduhan tersebut.

Juru Bicara Gedung Putih, Kush Desai, mengatakan pemerintah memiliki kewenangan hukum untuk mengambil langkah terhadap praktik perdagangan yang dianggap merugikan Amerika Serikat.

"Amerika Serikat menggunakan kewenangan hukumnya untuk menghapus tindakan, kebijakan, dan praktik yang tidak wajar serta membebani perdagangan AS," kata Desai.

Ia menambahkan bahwa kegagalan suatu negara melarang dan menegakkan larangan terhadap barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa merupakan tindakan yang merugikan perdagangan Amerika Serikat.

"Tarif berdasarkan Section 301 telah terbukti menjadi instrumen hukum yang kuat sejak masa jabatan pertama Presiden, dan hingga kini tetap demikian," ujar Desai.

Pemerintahan Trump sebelumnya menerapkan tarif tersebut dengan alasan sejumlah negara, termasuk Uni Eropa, gagal mencegah masuknya barang-barang yang diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa ke dalam rantai pasok mereka.

Namun, dalam gugatan itu disebutkan bahwa Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) melakukan penyelidikan terhadap 60 negara dalam waktu sekitar dua setengah bulan, tanpa konsultasi khusus dengan masing-masing negara sebagaimana dipersyaratkan aturan.

Para penggugat juga menilai pemerintah tidak mampu menjelaskan alasan penggunaan tarif yang hampir seragam bagi negara-negara dengan kondisi perdagangan yang sangat berbeda.

"Tidak ada hubungan yang masuk akal antara persoalan dugaan penggunaan tenaga kerja paksa dalam rantai pasok global dengan penerapan tarif global secara menyeluruh oleh USTR," demikian isi gugatan tersebut.

Selain itu, gugatan menyoroti bahwa pemerintah tidak menetapkan tolok ukur yang jelas agar suatu negara dapat terbebas dari tarif tersebut. Sebagai contoh, USTR sempat menyebut daging sapi beku asal Brasil sebagai salah satu produk yang terkait dengan tenaga kerja paksa, tetapi justru mengecualikannya dari tarif.

Gugatan ini menjadi tantangan hukum kedua terhadap kebijakan tarif terbaru Trump. Sebelumnya, sekelompok pelaku usaha kecil juga telah mengajukan gugatan serupa dengan alasan Presiden tidak dapat menggunakan dasar hukum baru untuk menghidupkan kembali tarif yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung.