Bahlil Pastikan RKAB Tambang Akan Disesuaikan Demi Jaga Harga Komoditas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga keseimbangan produksi, mempertahankan harga komoditas di pasar global, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.

Bahlil mengatakan penyusunan RKAB dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, peningkatan produksi yang tidak terkendali justru berpotensi menekan harga komoditas dan merugikan negara.

"RKAB kami lakukan dengan penuh kehati-hati dan memperhatikan pertambangan yang berkesinambungan. Tujuannya satu: idealnya kita menambang dalam jumlah yang pas, tetapi harga jualnya harus bagus. Kalau produksi terlalu banyak lalu harganya jatuh, negara yang rugi," kata Bahlil di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Ia menegaskan sumber daya mineral harus dikelola tidak hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara volume produksi dan nilai jual komoditas di pasar internasional.

Menurut Bahlil, pemerintah tetap membuka peluang relaksasi RKAB, tetapi dilakukan secara terukur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan mempertimbangkan kondisi pasar global.

"Mengenai RKAB, kami tetap membuka dan melakukan relaksasi yang terukur. Maksud relaksasi terukur adalah memenuhi kebutuhan domestik sambil memperhatikan harga di pasar internasional. Kalau kita buka tanpa kendali sementara konsumsi sedikit, harga pasti anjlok," ujarnya.

Sebagai contoh, Bahlil menyebut volume perdagangan batu bara dunia saat ini sekitar 1,3 miliar ton, dengan sekitar 43% pasokannya berasal dari Indonesia. Apabila produksi meningkat secara berlebihan hingga memicu kelebihan pasokan, harga batu bara berpotensi turun tajam.

Bahlil juga memastikan akan ada perubahan dalam kebijakan RKAB ke depan. Namun, ia enggan mengungkap rincian penyesuaian tersebut karena khawatir memicu gejolak harga komoditas.

"Pasti ada perubahan, tetapi saya tidak bisa menyebutkan berapa angkanya. Begitu disampaikan ke media, harga bisa bergejolak lagi. Tidak semua hal harus dibuka ke publik sebelum waktunya," katanya.

Ia mencontohkan, rumor mengenai pembukaan RKAB pada awal tahun sempat memengaruhi harga nikel di pasar dunia. Bahkan, menurutnya, pernyataan dari pihak di luar pemerintah mengenai kemungkinan perubahan RKAB pernah membuat harga nikel turun dari sekitar US$ 18.000 menjadi US$ 17.000 per ton, padahal Kementerian ESDM belum mengambil keputusan apa pun.

Karena itu, Bahlil mengajak seluruh pihak, termasuk media, untuk ikut menjaga stabilitas informasi terkait sektor pertambangan. Menurutnya, tujuan utama pemerintah adalah memperoleh nilai tambah dan penerimaan negara yang lebih besar, bukan sekadar meningkatkan volume produksi.

"Mana yang lebih bagus: Anda produksi 1 miliar ton dengan PNBP Rp 120 triliun, atau produksi 800 juta ton tetapi PNBP mencapai Rp 130 triliun? Tentu kita pilih yang hasil PNBP-nya lebih besar. Barang kita tidak boleh dijual murah," tegas Bahlil.