Bulog Tegaskan Program MBG Tak Gunakan Beras Subsidi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan tidak ada beras bersubsidi yang disalurkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh beras yang dipasok Bulog untuk program tersebut merupakan beras premium.

Pernyataan itu disampaikan Rizal untuk merespons larangan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar tidak menggunakan barang bersubsidi. Menurut Rizal, Bulog memastikan seluruh produk yang disalurkan ke program MBG bukan merupakan barang subsidi.

"Tidak ada, kan kita kasihkan beras untuk MBG adalah beras premium. Jadi tidak ada beras subsidi yang diberikan ke MBG," ujar Rizal di Kantor Bulog, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Rizal juga memastikan minyak goreng yang disalurkan untuk program MBG bukan MinyaKita. Seluruh produk yang dipasok Bulog memiliki kualitas premium.

"Termasuk MinyaKita, jadi kita berikan kepada MBG program MBG itu adalah yang semua premium," ucapnya.

Sebagai informasi, Bulog juga menjadi penyalur beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta MinyaKita ke masyarakat. Beras SPHP merupakan beras yang mengandung unsur subsidi, termasuk dalam penetapan harga jualnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan seluruh dapur penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilarang menggunakan bahan pangan maupun barang bersubsidi. Dapur yang melanggar terancam ditutup secara permanen.

Sudaryono mengatakan larangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Barang bersubsidi yang tidak boleh digunakan antara lain gas elpiji 3 kilogram (kg), MinyaKita, dan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

"Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Sudaryono juga meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Jika menemukan dapur MBG yang masih menggunakan barang bersubsidi, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BGN.

Menurut dia, setiap laporan akan ditindaklanjuti. BGN akan memberikan teguran dan surat peringatan. Jika pelanggaran tetap dilakukan, sanksi terberat berupa penutupan dapur secara permanen akan dijatuhkan.

"Kalau awak media menemukan di sosmed atau media, silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyaKita, nanti kami akan beri teguran dan surat peringatan. Kalau ngeyel atau bandel, ya kita tutup dapurnya," ujarnya.

Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, Sudaryono juga menginstruksikan seluruh dapur MBG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP). Langkah ini dilakukan agar dapur MBG tidak memanfaatkan anjloknya harga komoditas di tingkat petani maupun peternak.

"Tidak boleh memakai barang subsidi. Termasuk misalnya kemarin harga telur turun. Harga telur yang harusnya HAP-nya Rp 25.000 di kandang, kemudian jatuh sampai Rp 12.000-Rp 15.000," tegas mantan Wakil Menteri Pertanian itu.

Menurutnya, telur tetap harus dibeli sesuai harga acuan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi peternak dari kerugian.

"Tapi harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan. Tujuan MBG ini juga sebagai stabilisator pasokan dan harga level paling bawah (flooring price) supaya peternak dan petani tidak dirugikan," imbuhnya.