Bahlil: Indonesia Belum Punya Industri Logam Tanah Jarang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia hingga saat ini belum memiliki industri yang secara khusus mengolah logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements. Padahal, mineral strategis tersebut ditemukan sebagai komoditas ikutan dalam proses hilirisasi sejumlah mineral seperti nikel dan tembaga.

Bahlil mengatakan pemerintah saat ini tengah memetakan potensi logam tanah jarang sekaligus membangun ekosistem industrinya agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Untuk industri yang terdaftar saat ini, belum ada industri yang khusus mengelola logam tanah jarang secara spesifik. Karena itu, sekarang kita sedang membangun industrinya," kata Bahlil di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Bahlil, hasil pengecekan Kementerian ESDM menunjukkan sejumlah produk hilirisasi yang diekspor, seperti nikel maupun tembaga, masih mengandung logam tanah jarang sebagai mineral ikutan dengan kadar tertentu. Namun, Indonesia belum memiliki fasilitas pengolahan yang secara khusus memisahkan dan mengolah komoditas tersebut.

Sebagai contoh, Bahlil menjelaskan proses produksi Nickel Pig Iron (NPI) saat ini baru mencapai sekitar 40% hingga 50%. Dalam proses tersebut masih terdapat berbagai mineral lain, termasuk logam tanah jarang.

"Saat ini sedang kita petakan dengan baik agar industri yang dijalankan investor tetap berjalan, sekaligus kita bisa melakukan kanalisasi agar keberadaan logam tanah jarang tidak menjadi masalah di kemudian hari," ujarnya.

Terkait kemungkinan pengaturan ekspor logam tanah jarang, Bahlil menegaskan kewenangan Kementerian ESDM berada pada sektor hulu dan perizinan industri. Sementara itu, kebijakan mengenai ekspor berada di kementerian lain.

"Mengenai regulasi, di Kementerian ESDM kewenangan kami ada pada sektor hulu dan perizinan industri. Adapun produk dan kewenangan ekspor berada di kementerian lain. Jadi, Kementerian ESDM ini bukan kementerian yang memegang seluruh kewenangan," kata Bahlil.