Bahlil Tegaskan Hanya PT GAG Nikel yang Masih Beroperasi di Raja Ampat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan saat ini hanya PT GAG Nikel yang masih beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons isu yang menyebut masih adanya sejumlah izin pertambangan baru di wilayah yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

"Aku kan udah bilang, kalau di Raja Ampat itu izin yang masih beroperasi tinggal punya BUMN, GAG Nikel itu," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Bahlil, PT GAG Nikel merupakan perusahaan yang telah mengantongi izin jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM. Sementara itu, izin pertambangan lainnya di Raja Ampat telah dicabut pemerintah pada 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa izin-izin yang telah dicabut tersebut bukan diterbitkan pemerintah pusat, melainkan oleh pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku saat itu.

"Bukan gubernur dan bupati yang salah juga, mazhabnya waktu itu adalah undang-undang kewenangan daerah. Jadi tidak ada izin yang keluar dari pusat," ujar Bahlil.

Pernyataan Bahlil muncul setelah Greenpeace Indonesia mengungkap adanya dugaan sejumlah perusahaan yang masih memproses perizinan pertambangan di Raja Ampat. Dalam laporannya, organisasi tersebut menyebut setidaknya terdapat tiga perusahaan yang tengah mengurus izin pertambangan nikel dengan rencana wilayah operasi di bagian timur Pulau Waigeo.

Selain itu, salah satu perusahaan disebut berupaya mengaktifkan kembali izin pertambangan batu bara di Pulau Misool. Greenpeace juga melaporkan terdapat dua perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di darat maupun perairan sekitar Pulau Salawati.

Menurut Greenpeace, berbagai aktivitas tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi ekosistem Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi sekaligus ruang hidup masyarakat adat.

Namun, pemerintah menegaskan kondisi perizinan saat ini berbeda dengan temuan yang disampaikan dalam laporan tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, juga memastikan pemerintah telah mencabut mayoritas izin pertambangan di Raja Ampat dan kini hanya menyisakan izin operasi PT GAG Nikel.

"Dulu ada beberapa, tetapi kan sudah dicabut. Tinggal GAG Nikel," kata Tri.

Pemerintah sebelumnya mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat setelah menerima berbagai aduan masyarakat pada 2025 terkait potensi dampak aktivitas tambang terhadap kawasan yang memiliki ekosistem sensitif tersebut.

Empat perusahaan yang izinnya dicabut yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera. Sebagian wilayah konsesi perusahaan tersebut diketahui berada di kawasan lindung.

Sementara itu, PT GAG Nikel, yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk, sempat dihentikan sementara operasinya untuk menjalani peninjauan serta audit lingkungan. Setelah proses evaluasi selesai, perusahaan kembali diizinkan beroperasi sejak Rabu (3/9/2025). Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat akan terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.