Waspada, Calo Patok Biaya Mahal untuk Perizinan Perikanan Nelayan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat laporan mengenai praktik calo perizinan perikanan. Nelayan diminta membayar sejumlah biaya mahal untuk bisa mendapatkan izin.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menemukan ada pungutan liar (pungli) proses perizinan usaha penangkapan ikan yang dilakukan orang yang mengaku sebagai broker atau calo perantara. Oknum yang mengaku calo perantara memungut biaya lebih besar untuk kepentingan pribadi dengan alasan operasional saat membantu mengurus dokumen perizinan.

“Laporan ini banyak kami terima dari nelayan di berbagai lokasi, kami segera koordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menyelidiki hal tersebut," tegas Latif dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/1/2026).

"Karena mereka ini yang sebenarnya menambah beban biaya kepada para nelayan dan pengusaha kapal perikanan, namun di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa biaya perizinan tinggi dan mahal,” sambungnya.

Latif lantas menyediakan layanan konsultasi secara online apabila pelaku usaha mengalami kesulitan atau kendala saat pengajuan izin melalui laman perizinan.kkp.go.id, atau juga bisa berkonsultasi langsung dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangnap setempat.

“Kami tegaskan tidak ada pungutan lain selain pungutan pengusahaan perikanan (PHP) dan pungutan hasil perikanan (PHP) yang akan menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam perikanan. Pembayaran PNBP langsung ke kas negara melalu kode billing secara otomatis melalui sistem OSS. Layanan perizinan tidak dipungut biaya apapun sehingga tidak perlu ada jasa broker,” bebernya.

Latif menerangkan apabila mengalami atau menemukan adanya indikasi pungli bisa mengadukan ke kanal pengaduan lapor.go.id, SMS 1708, media sosial @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

Selain layanan online, KKP semakin gencar menggelar layanan jemput bola gerai perizinan untuk membantu nelayan dan pelaku usaha. Pada 2025 telah dilakukan 12 kali pelayanan gerai di berbagai lokasi.

Diantaranya, meliputi PPS Cilacap, Jawa Tengah; PPN Brondong, Lamongan Jatim; PPP Pondok Dadap, Malang, Jatim; PPI Kuala Penet, Lampung Timur, Lampung; PPI Palang, Tuban, Jatim; PP Oeba, Kupang, NTT; PP Kijang, Kepri; PPS Belawan, Medan, Sumut; PPS Bitung, Sulut; PPS Kendari, Sultra; PP Sadeng, Jatim; PP Takalar, Sulsel.

Latif menambahkan gerai keliling akan diperbanyak di sentra-sentra nelayan yang waktunya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat dan UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono bakal menindak tegas kontraktor nakal penggarap proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dia ingin pembangunanya bisa dilaksanakan dengan baik.

Trenggono mengungkap, pembangunan KNMP di Pulau Jawa rata-rata telah mencapai 90 persen. Dia tak menampik ada beberapa detail yang harus disempurnakan.

“Tadi saya lihat beberapa kualitas pekerjaannya perlu diperbaiki. Saya minta kontraktor segera perbaiki,” ungkap Menteri Trenggono kepada wartawan usai meninjau pembangunan KNMP di Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, mengutip keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).

Trenggono ingin memastikan ketersediaan semua fasilitas perikanan di KNMP yang nantinya dikelola oleh pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebelum ke Poncosari, dia lebih dulu meninjau pembangunan KNMP di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Pati, serta Cirebon.

“Kami juga akan melihat di Indonesia timur progresnya seperti apa karena kami targetkan Januari ini sudah selesai. Kami ingin ini berjalan dengan baik supaya nelayan penghasilannya meningkat berkali-kali lipat seperti di Biak Papua, sehingga nilai tukarnya juga meningkat,” ungkap Trenggono.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelontorkan dana hingga Rp 1,34 triliun untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih di sejumlah lokasi Indonesia. Program ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa nelayan melalui peran aktif koperasi dan masyarakat.