Trump Cabut Mandat Kendaraan Listrik, Pemerintah Cium Peluang Hilirisasi Nikel

Liputan6.com, Jakarta - Harga nikel terancam terjun bebas, usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut mandat kendaraan listrik di Negeri Paman Sam. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia justru mencium itu sebagai peluang bagi investasi di hilirisasi nikel dan industri kendaraan listrik Indonesia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengaku tidak khawatir atas mandat pencabutan Donald Trump tersebut.

"Oh justru tidak sama sekali. Justru, dengan harga nikel yang turun, itu membuat (permintaan) EV battery berbasis nikel akan lebih meningkat," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Rosan lantas membandingkan pada saat banyak pabrikan otomotif dunia beralih untuk pemakaian baterai berbasis Lithium Ferrophospate (LFP), lantaran harga nikel sebagai komponen baterai kendaraan listrik kala itu tinggi.

"Justru dengan harga nikel yang turun ini, investor masuk justru akan lebih meningkat. Kenapa, karena berbasis nikel ini untuk range atau jarak tempuh, itu lebih baik daripada LFP," ucap dia.

"Justru saya mendapat masukan, baik waktu saya berada di luar, ini trennya sangat bagus kalau harganya memang tidak terlalu tinggi. Justru dengan harga tidak tinggi ini akan lebih banyak ev battery berbasis nikel," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga tidak gentar dengan keputusan Donald Trump, yang menarik keluar Amerika Serikat dari Paris Agreement. Pasalnya, Rosan menilai itu hanya sebatas gertakan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

Sehingga, ia pun meyakini permintaan produk nikel dan olahannya dari Indonesia oleh pasar global tidak akan surut.

"Masih bagus ya. Ini kan bukan pertama kali mereka keluar dari Paris Agreement. Ini sudah kedua kali. Apakah demand untuk berbasis EV car menurun? Enggak tuh, meningkat," sebut dia.

Keyakinan itu muncul setelah melihat respons publik luar terhadap masa depan industri kendaraan listrik, pada World Economic Forum 2025 di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Pemerintah RI tetap meyakini demand daripada kendaraan listrik dan komponen penunjangnya akan terus meningkat. Seiring komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission (NZE) sesuai Paris Agreement pada 2060, atau lebih cepat.

"Contohnya saya di Davos kemarin. Itu sama, collaboration dan tetap committed untuk mempunyai pertumbuhan yang inklusif dan juga sustainable, buat seluruh dunia ini dengan melakukan kolaborasi bersama-sama," tuturnya.

Sehingga, Rosan percaya investasi asing pada sektor energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air bakal terus berlanjut. Lantaran Indonesia tetap bersikukuh pada perjanjian Paris.

"Jadi menurut saya kita tetap commit di situ, pemerintah sudah punya planning, misalnya pemakaian dari energi baru terbarukan akan meningkat secara gradual. Di tahun 2025 ini target kalau tidak salah 23 persen, kemudian 2030 hampir 50 persen. Komitmen itu akan terus dilaksanakan, karena memang itu adalah tren dunia juga," tegasnya.

Soal pendanaan, Indonesia juga menyodorkan sejumlah penawaran menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sektor EBT.

"Untuk pendanaan, funding-nya juga itu ada, besar, dan dengan yield yang sangat-sangat menarik. Jadi menurut saya juga dengan tren bahwa ada EV car, ada data center, dengan requirement-nya, adalah dengan menggunakan renewable energy," pungkas dia.