Tarif Trump Dibatalkan MA, Pelaku Usaha Asia Justru Makin Cemas

Liputan6.com, Jakarta - Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang membatalkan pilar utama kebijakan tarif Presiden Donald Trump sempat memunculkan harapan di kalangan pelaku usaha global. Namun, alih-alih membawa kepastian, situasi justru berubah semakin tidak menentu.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa undang-undang darurat yang digunakan Trump untuk memberlakukan tarif besar-besaran dinilai tidak cukup kuat secara hukum. Artinya, tarif impor bernilai miliaran dolar tersebut dinyatakan batal.

DIkutip dari BBC, Senin (2/3/2026), Namun hanya beberapa jam setelah putusan itu, Trump kembali menandatangani perintah eksekutif untuk mengenakan tarif global baru sebesar 10 persen selama 150 hari tanpa persetujuan Kongres. Ia bahkan sempat mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 15 persen.

Perubahan kebijakan yang cepat ini membuat eksportir, produsen, hingga perusahaan logistik di Asia kesulitan menyusun strategi jangka panjang.

"Tidak ada yang menyukai ketidakpastian," kata Push Sharma, pendiri merek kesehatan asal Singapura, Haldy.

Ia mengaku telah menyiapkan ekspansi ke pasar AS selama bertahun-tahun sebelum akhirnya memutuskan menunda rencana tersebut.

"Kami sudah menyelesaikan pendaftaran merek dagang, persiapan awal, dan diskusi dengan distributor. Lalu semuanya tiba-tiba terasa sangat drastis. Kami harus menunda rencana kami," ujarnya.

Meski dokumen resmi menunjukkan tarif yang berlaku saat ini sebesar 10 persen, pernyataan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer menyebut Presiden berpotensi menaikkan tarif menjadi 15 persen jika dianggap perlu. Hingga kini, belum jelas negara mana saja yang akan terdampak.

Bagi pelaku usaha, persoalan utama bukan semata-mata besaran tarif, melainkan arah kebijakan yang berubah-ubah.

Produsen pakaian di Thailand, Lanna Clothing Thailand, merasakan dampaknya. Manajer umum perusahaan, Tomi Mäkelä, mengatakan sejumlah klien sempat menegosiasikan ulang bahkan membatalkan pesanan setelah pengumuman tarif sebelumnya.

"Saya tidak bisa menanggung biaya ini selamanya," kata Mäkelä. "Jadi saya perlu menaikkan harga."

Federasi Bisnis Singapura menilai dunia usaha sebenarnya mampu beradaptasi dengan kenaikan biaya yang jelas. Namun ketidakpastian regulasi membuat banyak perusahaan memilih menunda investasi dan ekspansi.

Kebijakan tarif Trump sebelumnya disebut bertujuan mengurangi ketergantungan global terhadap China. Namun sejumlah pelaku usaha Asia menilai perubahan kebijakan yang tidak konsisten justru berpotensi memperkuat posisi China sebagai pusat manufaktur dunia.

Banyak perusahaan Asia Tenggara masih bergantung pada China untuk bahan baku, produksi, hingga pengemasan. Aturan “negara asal” juga membuat produk yang dibuat di China tetap dikenai tarif tinggi, meski dijual oleh perusahaan dari negara lain.

Selain itu, kapasitas produksi besar dan efisiensi biaya membuat China sulit tergantikan. Produsen di Thailand mengakui biaya produksi mereka masih lebih tinggi dibandingkan pabrik di China yang beroperasi dalam skala besar.

Di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan AS, sejumlah perusahaan mulai mengalihkan fokus ke pasar lain seperti Malaysia, Timur Tengah, Kanada, Australia, hingga Eropa.

Meski pasar AS tetap penting, banyak pelaku usaha Asia kini memilih mendiversifikasi pasar dan menata ulang rantai pasokan demi menjaga keberlangsungan bisnis. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian menjadi strategi utama.