Tak Butuh Impor, Kebutuhan Beras Kepri Bisa Dipenuhi Produksi Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional diberikan hingga ke wilayah non sentra produksi, termasuk Kepulauan Riau (Kepri). Sehingga tidak diperlukan pemenuhan dari impor.

Amran meminta Perum Bulog memastikan pasokan beras bisa menjangkau Kepri. Menyusul adanya temuan 1.000 ton beras diduga ilegal di Kepri dan akan dikirim ke Palembang.

"Kita supply di sini. Kita sudah komitmen men-supply. Kita akan bangun gudang di sini. Ini Bulog yang bertanggung jawab, tidak boleh kekurangan beras," ungkap Amran, mengutip keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Langkah itu sejalan dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 3,2 juta ton hingga akhir 2025 lalu. Sementara, hingga 15 Januari 2026, jumlah stok beras masih 3,35 juta ton.

Pemerintah Provinsi Kepri menyampaikan, butuh 202,6 ribu ton beras setahun atau 16,9 ribu ton sebulan. Amran menegaskan Indonesia tidak butuh impor beras lagi di tahun 2026.

"Stok (beras) di horeka, hotel restoran katering, itu 12,5 juta ton Tertinggi selama merdeka. Tidak ada alasan kekurangan beras. Jadi kami minta, ini dikirim terus (pasokan beras), gudangnya harus penuh, agar tidak ada alasan kekurangan beras," kata Menteri Pertanian ini.

Sebelumnya, Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menemukan beras diduga ilegal di Kepulauan Riau (Kepri). Dia turut meminta pengusutan dilakukan secara tuntas.

Beras tersebut telah ditindak aparat penegak hukum di Kawasan Bea Cukai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026). Amran pun mengecek langsung ribuan ton beras tersebut.

“Yang menarik di sini, yang perlu kita dalami adalah sumber berasnya berasal dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau yang tidak punya sawah, akan dikirim ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang produksinya 3,5 juta ton dan surplusnya 1,1 juta ton. Ini tidak masuk akal,” ungkap Amran, mengutip keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan, 1.000 ton diduga beras ilegal itu diangkut menggunakan enam kapal. Amran mengendus adanya kejanggalan serius. Pasalnya, sumber beras disebut berasal dari Tanjung Pinang yang bukan merupakan daerah sentra produksi. Namun beras tersebut akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan, yang notabene daerah dengan produksi dan surplus padi yang besar.

“Bisa kita duga bahwa ini adalah selundupan, tetapi nanti penyidik dari Mabes, Satgas turun, kemudian kerja sama dengan Polda, di-backup oleh TNI, Kejaksaan, ini akan dituntaskan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Amran.

“Hari ini kami datang khusus mengecek. Ini kami terima kasih kepada penegak hukum yang menindak beras masuk seribu ton totalnya. Ini ditangkap dan kami minta itu ditindak tegas. Pelaku-pelakunya ditindak tegas, karena kenapa? Ini akan memengaruhi petani kita, 115 juta orang seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Amran juga mengingatkan pemasukan pangan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan dapat menimbulkan dampak besar bagi sektor pangan.

“Kadang orang tidak sadar, bahwasannya kalau tidak melalui prosedur karantina, bea cukai dan seterusnya, itu membahayakan negara. Siapa yang mau tanggung petani kita, peternak kita?” katanya. Menjawab pertanyaan awak media terkait ketersediaan beras di Karimun yang tidak memiliki lahan sawah, Amran memastikan pasokan akan terus dijaga.

“Kita supply, kita akan bangun gudang di sini. Mana Kepala Bulog Kepri? Anda bertanggung jawab, tidak boleh kekurangan beras di Kepri,” tegasnya.