Srikandi BTN Turun Tangan Salurkan Bantuan ke Korban Bencana di Aceh Tamiang

Liputan6.com, Jakarta - Para ibu dan pekerja perempuan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang tergabung dalam Srikandi BTN turun langsung menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir di Aceh Tamiang dan sekitarnya. Bantuan tersebut difokuskan kepada para ibu, anak, dan keluarga untuk mendukung mereka di masa pemulihan ini.

Berkolaborasi bersama Dana Pensiun BTN, Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN, dan Serikat Pekerja BTN, Srikandi BTN memberikan ratusan paket kebutuhan dasar, perlengkapan ibadah, makanan tambahan balita, mainan anak, serta pengiriman truk tangki air dan dukungan air bersih jangka panjang melalui penyediaan sumur bor.

Ketua Srikandi BTN, Rahmayati, menyampaikan rasa keprihatinan dan kepeduliannya atas bencana yang menimpa masyarakat Aceh Tamiang dan wilayah terdampak lainnya. Ia berharap kehadiran para pekerja perempuan BTN dapat memberikan dukungan moral dan material bagi keluarga yang tengah berjuang memulihkan kehidupan.

“Dalam masa pemulihan ini, para ibu menjadi salah satu garda terdepan untuk menjaga keluarga tetap kuat. Kehadiran kami sebagai sesama ibu diharapkan dapat memberikan semangat bagi ibu dan anak agar mereka tidak merasa sendirian menghadapi situasi ini,” ujar Rahmayati, Sabtu (10/1/2026).

Selain mendistribusikan bantuan fisik, Srikandi BTN juga menyempatkan diri untuk berbagi cerita, memberikan dukungan emosional, dan menghibur anak-anak di lokasi pengungsian agar tetap ceria di tengah situasi sulit.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah, relawan, dan posko bencana setempat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima keluarga yang paling membutuhkan.

Sebelumnya, BTN juga telah menyalurkan total bantuan senilai Rp13,17 miliar untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh, termasuk membangun dapur umum di Aceh Tamiang. BTN turut mendukung Program Danantara Indonesia melalui pembangunan Rumah Hunian Danantara sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka panjang di Aceh Tamiang.

Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyelesaikan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dengan cara pengalihan seluruh hak dan kewajiban UUS kepada PT Bank Syariah Nasional (BSN). Pemisahan tersebut efektif berlaku pada 22 Desember 2025.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (6/1/2026), Manajemen BTN menyampaikan bahwa penyelesaian pemisahan UUS dilakukan melalui sejumlah tahapan. 

Perseroan terlebih dahulu mengumumkan ringkasan rancangan pemisahan UUS pada 25 September 2025. Selanjutnya, BTN menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 November 2025, dengan ringkasan risalah rapat dipublikasikan pada 19 November 2025.

Sebagai bagian dari proses tersebut, BTN juga telah menandatangani Akta Pemisahan Nomor 19 tertanggal 20 November 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Pemisahan UUS ini telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat OJK Nomor SR-511/PB.02/2025 tanggal 9 Desember 2025. Pemisahan tersebut dinyatakan efektif berdasarkan Surat Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01-446 tanggal 15 Desember 2025, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 81 POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Perseroan menyebutkan transaksi pemisahan ini memenuhi kriteria sebagai transaksi afiliasi dan transaksi material, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK Nomor 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Pasal 11 POJK Nomor 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Dengan selesainya pemisahan tersebut, BTN kini memiliki sebanyak 6.620.052.683 lembar saham BSN atau setara dengan 99,99% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh, sehingga BTN menjadi pemegang saham pengendali BSN. Selain itu, sejak tanggal efektif pemisahan, kegiatan usaha UUS pada BTN secara hukum telah berakhir dan seluruh hak serta kewajibannya beralih kepada BSN.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mengumumkan informasi terkait transaksi afiliasi berupa pinjaman pemegang saham (shareholder loan) dari PT Danantara Asset Management (Persero) atau PT DAM dengan nilai Rp 2 triliun.

Melansir keterbukaan informasi yang disampaikan pada 24 Desember 2025, BTN menjelaskan transaksi tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Subordinasi Nomor 39 tertanggal 23 Desember 2025. Pinjaman ini memiliki tenor perpetual atau tidak memiliki batas waktu jatuh tempo serta dilengkapi fitur opsi beli (call option).

BTN menyatakan pinjaman tersebut dikategorikan sebagai modal inti tambahan (Additional Tier 1/AT1) sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Nilai transaksi ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000.000.

Transaksi ini diklasifikasikan sebagai transaksi afiliasi karena BTN dan PT DAM memiliki pemegang saham pengendali yang sama, yakni Negara Republik Indonesia. Selain itu, PT DAM juga merupakan pemegang saham utama BTN.

Meski demikian, manajemen BTN menegaskan transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK terkait transaksi afiliasi dan transaksi material.

Dalam rangka memastikan kewajaran transaksi, BTN menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ihot, Dollar & Raymond sebagai penilai independen. Berdasarkan laporan pendapat kewajaran (fairness opinion) tertanggal 19 Desember 2025, transaksi pinjaman pemegang saham tersebut dinilai wajar dari sisi kualitatif maupun kuantitatif.

BTN menjelaskan transaksi dilakukan untuk mendukung pemenuhan rasio permodalan perseroan sekaligus memperkuat kapasitas pendanaan guna mendukung rencana ekspansi bisnis ke depan. Pemilihan PT DAM sebagai pihak afiliasi didasarkan pada kemampuan penyediaan dana yang memadai serta fleksibilitas struktur pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris BTN menyatakan seluruh informasi material terkait transaksi telah diungkapkan secara lengkap dan tidak menyesatkan, serta transaksi telah melalui prosedur transaksi afiliasi sesuai ketentuan OJK.