Soal Anggaran Rp 4 Triliun untuk 1.800 Perlintasan Kereta, Begini Kata Menko Airlangga

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun guna menangani sekitar 1.800 pelintasan sebidang kereta api yang belum memiliki penjagaan.

Ketika dikonfirmasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ia menjelaskan, pembiayaan program tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ya kalau anggaran selalu sumbernya sama (APBN),” kata Airlangga singkat di Kantornya, Selasa (28/4/2026).

Sebelumnya, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kecelakaan KRL yang terjadi di Bekasi Timur. Ia mengatakan telah meninjau langsung lokasi kejadian sejak malam hari untuk memastikan penanganan berjalan.

“Sebetulnya bahwa memang, teman-teman sekalian pertama-tama tentu kita dari semalem juga saya ke sana ya kita turut berduka cita dan prihatin terhadap kecelakaan yang terjadi ini,” ujar Dony kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Menurut Dony, upaya peningkatan keselamatan transportasi sebenarnya telah masuk dalam program kerja pemerintah tahun ini. Salah satu fokusnya adalah perbaikan sekitar 1.800 perlintasan kereta api, termasuk pemasangan pintu pengaman guna meminimalkan risiko kecelakaan.

Ia menegaskan, kejadian ini menjadi momentum untuk mempercepat langkah-langkah perbaikan tersebut, dengan menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada infrastruktur, tetapi juga mencakup sistem keamanan secara keseluruhan dalam transportasi massal.

“Apalagi dengan kejadian ini kita melakukan evaluasi total terhadap keamanan daripada transportasi massal kita dan itu akan banyak tambahan juga untuk keseluruhan dari proses keamanan yang kita dan juga kita akan evaluasi,” jelasnya.

Selain itu, Dony memastikan, evaluasi juga akan menyasar aspek manajemen serta penyebab insiden. Ia menyebut proses tersebut akan melibatkan pihak berwenang, sementara dari sisi BP BUMN tetap melakukan penelaahan internal terhadap dampak dan langkah perbaikan ke depan.