Saham Rp 2,6 Miliar Milik Dua Penunggak Pajak Diblokir DJP

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap saham milik dua wajib pajak dalam negeri yang menunggak kewajiban, dengan total nilai mencapai Rp 2,6 miliar. 

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, langkah tersebut ditempuh merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2025.

"Berdasarkan data Coretax, kami sudah melakukan pemblokiran atas dua wajib pajak, dengan total Rp 2,6 miliar yang terkait dengan aset saham di Bursa," kata Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).

Namun demikian, Bimo menjelaskan, hingga kini DJP belum dapat melanjutkan penyitaan tersebut ke tahap eksekusi berupa penjualan atau lelang saham. Hal itu disebabkan belum tersedianya rekening khusus untuk menampung dana hasil penjualan saham yang telah diblokir.

"Tetapi karena pembentukan rekening untuk penampungan penjualan saham tersebut masih dalam proses di Bursa Efek, maka kami belum bisa mengeksekusi, baru bisa diblokir saja," ucapnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif kepada seorang influencer pasar modal yang terbukti melakukan manipulasi harga perdagangan saham pada sejumlah perdagangan saham.

"Kasus ini terkait dengan Influencer dengan inisial saudara BVN. Kasus ini berkaitan dengan penyampaian informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan memanfaatkan media sosial," kata Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Hasan Fawzi, dalam Konferensi Pers Perkembangan Terkini Terkait MSCI, di Gedung BEI, Jumat, 20 Februari 2026.

Penetapan sanksi ini merupakan bentuk komitmen pengawasan dan langkah tegas OJK dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. OJK menetapkan sanksi berupa denda sebesar Rp 5,35 miliar kepada influencer berinisial BVN atas pelanggaran manipulasi harga dengan modus penyebaran informasi di media sosial pada sejumlah perdagangan saham periode 2021 – 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK, influencer inisial BVN terbukti melakukan pelanggaran pada kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) Periode 1 hingga 27 September 2021 dan 8 November s.d. 29 Desember 2021, PT MD Pictures Tbk (FILM) Periode 12 Januari hingga 27 Desember 2021, dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) Periode 8 Maret s.d. 17 Juni 2022. 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengusut dugaan kasus penyelewengan pajak di sektor industri yang terjadi pada periode 2016-2019, ketika negara gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Sejumlah perusahaan material untuk kebutuhan konstruksi seperti baja dicurigai tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) selama masa itu.

Tak hanya baja, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki para pelaku industri terkait semisal produsen bata ringan atau hebel.

"Ada beberapa industri yang juga melakukan hal yang sama, seperti hebel dan yang lain-lain. Memang ada beberapa yang terindikasi. Ketika masa booming construction itu, bahan-bahan konstruksi yang memang cash basis tidak bayar PPN ke negara," ujarnya di Kawasan Industri Milenium, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Bimo memaparkan modus operandi wajib pajak (WP) badan yang diduga menggelapkan pajak tersebut. Antara lain, dengan cara melaporkan penjualan tanpa memungut PPN.

"Kemudian modus yang lain itu menggunakan rekening pengurus, rekening pemegang saham dan rekening karyawan untuk menyembunyikan omzet. Dan ini rentang waktu yang sedang kita sidik itu ada dari 2016 sampai 2019," tuturnya.

Menurut dugaan, modus serupa turut dilakukan oleh 40 perusahaan baja terafiliasi selama rentang waktu 2016-2019. Adapun estimasi kerugian negara akibat hilangnya pendapatan dari sektor itu mencapai Rp 4 triliun per tahun.

"Di periode-periode hampir sama juga, periode-periode antara 2016 sampai 2019 sebelum covid ketika memang booming konstruksi," kata Bimo.

"Kerugian 40 perusahaan tersebut estimasinya setiap tahun sekitar Rp 4 triliun, dari 2016-2019," dia menegaskan.

Pada kesempatan sama, Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh mengutarakan, seluruh dugaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan penegakkan hukum, diawali dengan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016-2019.

"Jadi sebenarnya sudah ditemukan tahun 2021 itu sudah terdeteksi oleh kita, cuman memang prosesnya masih terus berlangsung," imbuh Aim.

Namun, proses penyelidikan tidak berjalan mulus lantaran pihak terduga sulit untuk dijamah. "Intinya sebenarnya tidak gampang masuk ke wilayah ini, masuk ke wilayah pabrik-pabrik seperti ini juga tidak mudah bagi pegawainya. Macam-macam lah (faktornya)," ungkapnya.