Restitusi Naik 36,4% Bikin Pendapatan Neto Pajak Indonesia Anjlok

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengatakan adanya peningkatan restitusi pajak pada periode Januari-Oktober 2025. Hal ini membuat pendapatan pajak neto pemerintah turun di periode yang sama.

Dia mencatat, jumlah restitusi pada Januari-Oktober 2025 mencapai Rp 340,52 triliun atau naik 36,4% persen dari periode yang sama tahun lalu. Adapun, pendapatan pajak neto pemerintah mencapai Rp 1.459,03 triliun.

"Kontraksi yang terbesar memang penerimaan neto kami yang terkoereksi oleh dampak restitusi. Kami laporkan sampai dengan Oktober 2025, restitusi melonjak sekitar 36,4%, sehingga walaupun penerimaan pajak bruto sudah mulai positif, penerimaan neto-nya masih mengalami penurunan," ungkap Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).

Informasi, penerimaan pajak bruto Indonesia mencapai Rp 1.799,5 triliun per Januari-Oktober 2025. Angka ini naik 1,8 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Nilai restitusi atau pengembalian pajak lebih bayar kepada wajib pajak terdapat pada kelompok Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp 93,8 triliun atau naik 80%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri Rp 238,86 triliun atau naik 23,9%, serta pajak lainnya Rp 7,87 triliun atau naik 65,7%.

"Restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat. Sehingga dengan restitusi kas yang diterima oleh masyarakat termasuk private sector itu tentu bertambah dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian," beber dia.

Sebelumnya, Pemerintah sudah mengantongi pajak senilai Rp 1.799,55 triliun hingga Oktober 2025 ini. Jumlah ini naik sekitar 1,8% dari tahun lalu dengan penipang kenaikan dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menuturkan setoran pajak sepanjang Januari-Oktober 2025 ini lebih tinggi sedikit dibandingkan periode yang sama pada 2024 lalu.

"Secara bruto memang alhamdulillah kami selama 8 bulan terakhir sudah mencatat nilai yang positif walaupun tipis-tipis," kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).

Mengutip data yang ditampilkannya, secara bruto memang pendapatan pajak RI naik 1,8% dari Rp 1.767,13 triliun di Januari-Oktober 2024 menjadi Rp 1.799,55 triliun di Januari-Oktober 2025. Setoran positif tercatat pada Maret-Oktober 2025, sedangkan Januari-Februari 2025 negatif.

Melihat angka setoran pajak bruto, PPh Badan menyumbang pertumbuhan tertinggi dengan 5,3%, sedangkan, PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 naik 0,3 persen. Sementara itu, PPh Oramg Pribadi dan PPh Pasal 21 anjlok 12,6%, serta PPN dan PPnBM turun 2,1%.

"Yang mengalami pertumbuhan di sisi bruto itu PPh Badan 5,3%, kemudian tentu ini menggambarkan profitabilitas dari korporasi-korporasi yang menjadi wajib pajak penyumbang penerimaan, selain itu juga PPh final, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 26," kata Bimo.

"Ada beberapa penurunan dari sisi bruto, yang pertama itu PPH orang pribadi dan PPh Pasal 21, ini akibat adanya dampak TER (tarif efektif rata-rata) di awal tahun kemudian PPN dan PPnBM juga mengalami penurunan 2,1% karena masih terdapatnya setoran ada di deposit," sambungnya menjelaskan.

Bimo mengakui, setoran pajak secara neto lebih rendah dari periode yang sama pada 2024 lalu. Saat ini, pemerintah mengantongi setoran pajak neto sebesar Rp 1.459,03 triliun.

Seluruh kategori pajak, PPh Badan, PPh Orang Pribadi dan PPh 21, PPh Final, PPh 22, PPh 26, serta PPN dan PPnBM kompak turun.

"Kalau dari sisi neto, penerimaan pajak neto sejumlah Rp 1.459,03 triliun sampai Oktober, lebih rendah dari tahun lalu dengan kontraksi sebesar total minus 3,9%. Adapun capain 70,2% dari laporan semester," beber Bimo.