Purbaya Sebut Belum Ada Rencana Kemenkeu Miliki Saham BEI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan hingga saat ini belum ada rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Sampai sekarang belum,” kata Purbaya singkat usai ditemui di Tanjung Priok, Selasa (23/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dalam beleid terbaru itu, pemerintah membuka ruang bagi sejumlah institusi negara untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 8B ayat (1) UU P2SK hasil revisi yang telah disahkan pada 4 Juni 2026. Meski demikian, undang-undang menegaskan keterlibatan lembaga-lembaga negara tersebut tidak boleh mengurangi independensi BEI dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pasar modal. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 8B ayat (2).

Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa BEI berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas dan tidak saling terafiliasi. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa para pendiri BEI dapat berstatus sebagai Anggota Bursa Efek.

Adapun Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa pemegang saham BEI dapat berasal dari individu maupun badan hukum Indonesia, baik yang berstatus Anggota Bursa Efek maupun bukan.

UU tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan bursa harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta keadilan. Sementara ketentuan teknis mengenai pemegang saham BEI akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, peluang kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh sejumlah otoritas negara seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Danantara dinilai berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan. Langkah ini dipercaya mampu memperkuat kredibilitas sekaligus meningkatkan pengawasan di pasar modal domestik.

Chief Economist Bank Tabungan Negara (BTN) Myrdal Gunarto menilai peluang kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh otoritas seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Danantara berpotensi memberikan dampak positif bagi pasar modal Indonesia.

Menurutnya, selama ini kepemilikan BEI berada di tangan anggota bursa yang terdiri dari perusahaan sekuritas dan broker. Jika aturan baru memungkinkan adanya pergeseran kepemilikan kepada otoritas dan lembaga negara, posisi BEI dinilai akan semakin kuat.

"Kalau kita lihat sih, ini tentunya semakin memperkuat posisi Bursa Efek Indonesia. Dan kita juga berharap dengan adanya pergeseran, ataupun dengan adanya kesempatan pergeseran kepemilikan tersebut, ya tentunya dari sisi kredibilitasnya semakin kuat," kata Gunarto kepada Liputan6.com, Selasa (23/6/2026).

Ia menambahkan, keterlibatan otoritas fiskal, moneter, dan regulator pasar modal dalam struktur kepemilikan BEI berpotensi meningkatkan transparansi tata kelola, aturan perdagangan, serta memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik kecurangan di pasar.

Menurut Gunarto, perubahan tersebut juga dapat menjadi sentimen positif bagi investor, terutama karena isu tata kelola dan keterbukaan informasi selama ini menjadi perhatian lembaga internasional seperti MSCI dalam menilai kualitas pasar modal Indonesia.

Selain itu, ia berharap implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi lebih lama di pasar modal domestik. Kehadiran pemerintah dan otoritas dalam kepemilikan BEI dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi investor sekaligus memperkuat kualitas emiten yang tercatat di bursa.

"Jadi ya kita berharap dengan adanya partisipasi kepemilikan dari otoritas fiskal, otoritas moneter, termasuk Danantara, lembaga Bursa Efek Indonesia ini bisa semakin maju, bisa semakin memperkokoh posisi investor, tidak gampang keluar karena memang investor juga merasa value added-nya juga didapat sama mereka," ujarnya.

Gunarto juga berharap perbaikan tata kelola BEI dapat mendorong peningkatan kualitas perusahaan yang melantai di bursa. Dengan demikian, perusahaan tercatat tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki standar tata kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.