Ekonom Nilai Stimulus Ekonomi Semester II Bukan Solusi Jangka Panjang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun untuk Semester II 2026. Dana tersebut akan disalurkan melalui berbagai program yang menyasar masyarakat, pelaku usaha, pekerja, hingga sektor industri.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai paket stimulus ekonomi ini merupakan langkah positif untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Menurut dia, fokus stimulus pada bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi menunjukkan upaya pemerintah untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga sekaligus mendukung pasar tenaga kerja.

“Paket ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada kondisi rumah tangga Indonesia. Dalam situasi ketidakpastian global yang masih tinggi, menjaga daya beli masyarakat menjadi sangat penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Fakhrul dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Ia menjelaskan, bantuan pangan akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, program magang dan vokasi dinilai dapat membantu pekerja yang terdampak perlambatan ekonomi maupun perubahan kebutuhan tenaga kerja.

Meski demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa stimulus fiskal pada dasarnya hanya berfungsi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan tidak dapat menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus dapat membantu menjaga pertumbuhan dalam beberapa kuartal ke depan, tetapi pada akhirnya stimulus hanya membeli waktu. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetap membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan produktivitas nasional,” jelasnya.

Fakhrul menilai dampak stimulus akan lebih optimal apabila diiringi dengan upaya memperkuat stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut dia, Indonesia saat ini membutuhkan keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

“Perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan kombinasi antara perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan penguatan kepercayaan pasar. Rumah tangga membutuhkan dukungan konsumsi, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian untuk kembali melakukan ekspansi dan investasi,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah menjadikan stimulus ekonomi sebagai langkah transisi menuju reformasi ekonomi yang lebih luas guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depan, pemerintah perlu melanjutkan upaya normalisasi fiskal secara bertahap, memberikan kejelasan arah kebijakan ekonomi jangka menengah, memperkuat koordinasi fiskal dan moneter, serta memastikan berbagai program strategis nasional memiliki desain yang kredibel dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut akan membantu memulihkan kepercayaan investor, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mendorong investasi yang lebih besar,” ujarnya.

Menurut Fakhrul, kemampuan menjaga stabilitas ekonomi akan menjadi faktor penting bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya lahir dari stimulus, tetapi juga dari kepercayaan. Ketika rumah tangga percaya untuk belanja, perusahaan percaya untuk berinvestasi, dan investor percaya terhadap arah kebijakan, maka pertumbuhan yang lebih tinggi akan tercipta secara berkelanjutan,” tutup Fakhrul.