Purbaya Bebaskan PPh 21 Gaji hingga Rp 10 Juta, Simak Siapa Saja yang Dapat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2025 (PMK 105/2025) tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid tersebut, diatur syarat penerima stimulus sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, yakni Pegawai Tetap tertentu dan Pegawai Tidak Tetap tertentu.

“Pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa: a. Pegawai Tetap tertentu; dan/atau b. Pegawai Tidak Tetap tertentu, yang memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,” bunyi Pasal 4 ayat (1) PMK 105/2025, dikutip Senin (5/1/2025).

Adapun Pemberi Kerja yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah yang bergerak di bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit, serta pariwisata. Selain itu, Pemberi Kerja juga harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 105/2025.

Penerima insentif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta tidak sedang menerima insentif PPh Pasal 21 lain yang ditanggung pemerintah.

Secara khusus, Pegawai Tetap harus memiliki penghasilan tetap tidak lebih dari Rp 10.000.000 per bulan. Sementara itu, Pegawai Tidak Tetap harus menerima upah dengan rata-rata tidak lebih dari Rp 500.000 per hari atau tidak lebih dari Rp 10.000.000 per bulan.

“Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pegawai,” bunyi Pasal 5 ayat (1) PMK 105/2025.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) bakal memaksa ekonomi tumbuh 6 persen di 2026. Beberapa hambatan investasi hingga sinkronisasi kebijakan menjadi upaya mendorong hal tersebut.

Dia memperkirakan, ekonomi RI tumbuh 5,2 persen di 2025. Sedangkan, pada 2026 dibidik mencapai 6 persen dengan sejumlah upaya yang akan dilakukannya.

"Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6 persen, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya tidak terlalu sulit untuk dicapai. 2025 kita sekarang masih angka untuk triwulan keempat di atas 5,5 persen, full year-nya sekitar 5,2 persen," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Kamis (1/1/2026).

Beberapa caranya dengan menggenjot belanja anggaran negara sejak awal tahun. Kemudian, sinkronisasi kebijakan dengan Bank Indonesia. Pada saat yang sama, Purbaya akan membenahi aturan-aturan yang bisa menghambat masuknya investasi.

Dengan berbagai cata tadi, Purbaya mengatakan ekonomi Indonesia bisa naik 6 persen. Sedikit lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN 2026 di 5,4 persen.

"Sekarang saya bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6 persen, walaupun di APBN 5,4 ya, saya akan paksa dorong ke 6 persen, dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar, karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," tegas Purbaya.

Sebelumnya, Di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 berhasil menunjukkan performa yang solid. Pemerintah secara konsisten memperkuat stabilitas makroekonomi guna memastikan pertumbuhan tetap berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi kebijakan yang kuat.

"Sepanjang tahun 2025, Pemerintah secara konsisten menjaga stabilitas ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh solid di tengah tantangan global," terangnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 terjaga di angka 5,04 persen (yoy). Jika melihat skala ekonomi global, PDB nominal Indonesia di tahun 2024 telah mencapai USD 1.396,30 miliar.

Menariknya, jika diukur melalui Paritas Daya Beli (PPP), Indonesia kini kokoh menempati posisi sebagai ekonomi terbesar ke-8 di dunia dengan nilai USD 4,10 triliun.

Kesejahteraan masyarakat pun menunjukkan tren positif. Hal ini tecermin dari PDB per kapita Indonesia yang merangkak naik ke angka Rp78,62 juta atau setara USD 4.960,33. Sementara itu, inflasi masih terkendali di level 2,72 persen (yoy) per November 2025, tetap berada dalam koridor target pemerintah.