Proyek LNG Blok Masela Mandek, Purbaya Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) telah menggelar Sidang Debottlenecking pada Selasa (24/2/2026). Membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) onshore gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di Lapangan Abadi Blok Masela.

Adapun hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku ini telah dimiliki oleh Inpex sejak 1998. PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia, melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.

Sayangnya, pengembangan Blok Masela masih menghadapi sejumlah tantangan investasi yang memerlukan dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar proyek dapat berjalan optimal.

"Sidang ini mencerminkan komitmen pemerintah menindaklanjuti aduan melalui Kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Adapun Inpex menegaskan, percepatan realisasi PSN ini memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya. Khususnya pada komponen rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (Engineering, Procurement, Construction, and Installation/EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027.

Dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan secara terkoordinasi. Terutama terkait peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pengamanan serta kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS).

"Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat," tegas Purbaya.