Program B50 Dimulai Juli 2026, 3,5 Juta Ton CPO Dialihkan ke Biofuel

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sekitar 3,5 juta ton crude palm oil (CPO) untuk mendukung implementasi program Biodiesel 50 (B50) yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan impor solar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, pemanfaatan CPO sebagai bahan baku biofuel merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Itu 5,3 juta ton dari CPO kita jadikan biofuel, itu perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Amran dikutip dari Antara, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, kebijakan ini menjadi bagian dari strategi mendorong penggunaan energi berbasis nabati sekaligus memastikan kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri.

Indonesia sendiri menguasai sekitar 60 persen pasar CPO dunia, sehingga dinilai memiliki kapasitas besar untuk menyeimbangkan kebutuhan ekspor dan konsumsi domestik.

Amran menjelaskan, ekspor CPO Indonesia meningkat dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton, seiring kenaikan produksi nasional. Dari total tersebut, sekitar 3,5 juta ton akan dialokasikan untuk mendukung program B50.

Peningkatan produksi CPO nasional disebut mencapai sekitar 6 juta ton. Hal ini didorong oleh kenaikan harga global yang membuat petani lebih optimal dalam merawat dan meningkatkan produktivitas kebun sawit.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah memastikan alokasi CPO untuk biofuel tidak akan mengganggu kinerja ekspor. Bahkan, keduanya dinilai masih bisa tumbuh secara bersamaan.

"B50 tercapai nih tahun ini. Kita kerja sama dengan Menteri ESDM Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), kita kolaborasi dengan semua pihak," ujar Amran.

Ia menegaskan, kebijakan ini memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui harga komoditas yang lebih baik.

Selain itu, aktivitas ekonomi di daerah penghasil sawit juga diperkirakan meningkat, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengolahan CPO menjadi biofuel.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan B50 akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.

"Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Airlangga.

Ia menyebutkan, implementasi B50 berpotensi menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun, sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar fosil sekitar 4 juta kiloliter per tahun.

PT Pertamina disebut telah siap menjalankan kebijakan tersebut.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa penerapan B50 berpotensi membuat Indonesia mengalami surplus solar pada 2026.

Dengan kebijakan ini, pemerintah optimistis Indonesia dapat semakin mandiri di sektor energi, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pemain utama di pasar global minyak sawit.