Perdagangan Karbon Nasional Ditargetkan Beroperasi Juli 2026

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan operasional perdagangan karbon nasional mulai awal Juli 2026. Target ini sejalan dengan percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Percepatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) selaku Ketua Komite Pengarah.

“Perpres 110/2025 memberikan mandat tata kelola yang terdesentralisasi, dengan tetap menjaga integritas, transparansi, dan kepastian hukum dalam ekosistem perdagangan karbon nasional dan internasional,” kata Zulhas dikutip dari Antara, Sabtu (28/2/2026).

Ia menegaskan percepatan penyelesaian peraturan menteri sektoral menjadi kunci agar pelaku usaha memperoleh kepastian hukum sekaligus menjaga momentum pengembangan pasar karbon.

Menurut Zulhas, kejelasan dan penyederhanaan alur proses menjadi prioritas utama. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan mendorong kemudahan berusaha dalam ekosistem perdagangan karbon nasional. Regulasi sektoral yang saat ini masih berproses ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Rakortas juga membahas pengelolaan masa transisi guna memastikan penyesuaian regulasi berjalan lancar. Pemerintah ingin proyek-proyek perdagangan karbon yang sudah berjalan tetap berlanjut dan siap melakukan transaksi saat sistem baru resmi diberlakukan.

Dalam skema tata kelola terbaru, proses persetujuan dan transaksi perdagangan karbon akan dilakukan melalui peraturan menteri di sektor terkait serta sistem registri yang terintegrasi.

Pemerintah menyatakan mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA) tidak lagi diperlukan. Meski demikian, aspek integritas unit karbon dan kepastian hukum tetap menjadi prioritas.

“Indonesia harus bergerak cepat dalam perdagangan karbon yang berintegritas tinggi, namun tetap dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat guna memperkuat kepercayaan pasar,” ujar Zulhas.

Sebagai bagian dari penguatan sistem, pemerintah menyiapkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sistem ini dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tim Pelaksana Komrah, serta didukung Climate Data Steering Committee (CDSC).

SRUK dirancang menjadi tulang punggung transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan karbon nasional. Pemerintah menargetkan sistem tersebut memasuki tahap uji coba pada akhir Maret 2026.

Rakortas turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI, para utusan khusus Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, sejumlah wakil menteri terkait, serta Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner OJK.

Dengan langkah percepatan ini, pemerintah berharap perdagangan karbon nasional dapat berjalan efektif dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar karbon global.