Pendanaan Transisi Energi Terancam, Indonesia Diminta Tak Bergantung pada AS

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif CERAH, Agung Budiono, menilai Indonesia perlu segera mencari alternatif pembiayaan transisi energi menyusul keluarnya Amerika Serikat dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Langkah AS tersebut dinilai berpotensi mempersempit ruang pendanaan aksi iklim, termasuk skema kerja sama multilateral yang selama ini menjadi tumpuan negara berkembang.

Agung mengatakan berkurangnya komitmen negara maju dapat berdampak langsung pada ketersediaan pembiayaan murah dan dukungan internasional. Padahal, dukungan tersebut sangat dibutuhkan Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat transisi menuju energi bersih.

Meski demikian, Agung menegaskan melemahnya kerja sama multilateral tidak otomatis menutup seluruh peluang kerja sama internasional. Indonesia, menurut dia, masih memiliki ruang besar untuk memperluas kolaborasi di luar mekanisme global yang selama ini didominasi negara maju.

“Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara di Global South dan Timur Tengah dalam pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penguatan kapasitas transisi energi,” kata Agung dikutip dari Antara, Jumat (9/1/2026).

Ia menilai, kondisi ini justru bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat strategi pembiayaan transisi energi yang lebih beragam dan tidak bergantung pada satu negara atau blok tertentu.

Agung juga menekankan Indonesia tidak seharusnya menjadikan Amerika Serikat sebagai rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan iklim dan transisi energi nasional. Menurutnya, kebijakan dalam negeri harus tetap berpijak pada kebutuhan dan kondisi riil Indonesia.

Ia mengingatkan dampak krisis iklim di dalam negeri kian nyata dan merusak. Banjir ekstrem yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan sejumlah wilayah lain menjadi contoh bahwa risiko perubahan iklim bukan ancaman masa depan, melainkan sudah terjadi saat ini.

Karena itu, Agung menilai pemerintah perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi iklim secara konsisten. Arah kebijakan nasional, kata dia, harus tetap selaras dengan target penurunan emisi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.

“Jangan sampai ketika komitmen Amerika Serikat terhadap isu ini melemah atau terhenti, Indonesia justru ikut mundur hanya karena AS merupakan salah satu mitra penting Indonesia,” ujar Agung.

Selain memperluas kerja sama bilateral, Agung menilai penguatan kolaborasi South-South menjadi semakin krusial dalam menopang pembiayaan transisi energi Indonesia. Kolaborasi ini dinilai dapat membuka akses pada teknologi, skema pendanaan alternatif, serta praktik terbaik yang lebih sesuai dengan kebutuhan negara berkembang.

Ia menambahkan, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memainkan peran lebih besar dalam kerangka BRICS+. Forum tersebut dinilai bisa menjadi alternatif penting bagi pertukaran teknologi, pembiayaan inovatif, dan pengembangan kebijakan transisi energi yang lebih adil serta setara.

Menurut Agung, keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai kerja sama nontradisional akan membantu menjaga momentum transisi energi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tetap dapat melangkah maju mencapai target iklim nasional, sekaligus menjaga ketahanan energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.