Pemerintah Pangkas Penggunaan Kendaraan Dinas hingga 50%

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memangkas penggunaan kendaraan dinas serta perjalanan dinas sebagai bagian dari transformasi budaya kerja nasional untuk meningkatkan efisiensi mobilitas dan penghematan energi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan kebijakan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam merespons dinamika global sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers, Selasa (31/3/2026).

Pembatasan kendaraan dinas dilakukan dengan mengurangi penggunaan hingga separuh, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan berbasis listrik. Pemerintah juga mendorong ASN untuk beralih menggunakan transportasi publik guna menekan beban konsumsi energi.

Selain itu, perjalanan dinas juga dipangkas secara signifikan, yakni hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan hingga 70 persen untuk perjalanan luar negeri. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas kerja.

Kebijakan efisiensi mobilitas ini berjalan seiring dengan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat, yang turut berkontribusi dalam menekan mobilitas harian.

Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritasasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. 

“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial, ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, pemerintah juga mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Potensi efisiensi dari langkah prioritasasi dan refocusing anggaran tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.