Pemerintah Diminta Hati-Hati Ambil Alih Tambang Martabe

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sudirman Widhy Hartono meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menyikapi wacana pengambilalihan tambang emas Martabe yang saat ini dikelola PT Agincourt Resources (PTAR). Menurut PERHAPI, langkah tersebut dinilai masih terlalu prematur dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap iklim investasi pertambangan di Indonesia.

Sudirman menjelaskan, status PT Agincourt Resources saat ini adalah pemegang Kontrak Karya (KK), bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti yang banyak beredar di masyarakat. Karena itu, mekanisme pengambilalihan tambang tidak bisa dilakukan dengan pencabutan izin secara sepihak.

“PERHAPI berpendapat agar sebaiknya pemerintah berhati-hati mengingat hal ini bakal menjadi preseden buruk untuk iklim investasi pertambangan secara umum,” ujar Sudirman dalam keterangan, dikutip Senin (2/2/2026).

Ia menegaskan, hingga kini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pihak berwenang belum secara resmi melakukan pemutusan Kontrak Karya PT Agincourt Resources. Dengan demikian, selama kontrak tersebut masih berlaku, pengambilalihan tambang Martabe belum dapat dilakukan.

“Sepanjang kontrak karya masih berjalan dan belum diputus secara resmi, maka pengambilalihan tambang Martabe tidak memiliki dasar hukum,” katanya.

Dia menuturkan, pencabutan izin atau pemutusan kontrak harus mengacu pada prinsip due process of law serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan UU Mineral dan Batubara. Proses tersebut harus didasarkan pada evaluasi yang proporsional dan memberikan kesempatan pembelaan kepada pelaku usaha.

PERHAPI menilai, selama pemegang Kontrak Karya atau IUP menjalankan kegiatan pertambangan dengan baik, dokumen lengkap, serta mematuhi peraturan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mencabut izin atau memutus kontrak. Jika ditemukan pelanggaran, khususnya terkait lingkungan, pembuktiannya harus melalui kajian ilmiah dan teknis yang mendalam.

"Menurut kami, sebaiknya proses hukum yang sedang berjalan ini agar tetap dihormati saja terlebih dahulu, dan biar nanti Keputusan majelis hakim, yang sudah incraht tentunya, yang akan menentukan sanksi apa yang harus dihadapi oleh pihak Agincourt," ujar dia.