Pemerintah Bakal Atur Beras SPHP Satu Harga, Segini Harganya di Semua Wilayah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mengatur satu harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Harga berlaku Rp 12.500 di semua wilayah di Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono memastikan ketentuan beras satu harga akan menyasar kualitas medium. Ini merujuk juga pada beras SPHP yang disalurkan Perum Bulog. Nantinya, tidak ada lagi harga per zona seperti saat ini.

"Ya rencananya begitu, supaya ada keadilan pangan gitu ya. Tentu saja yang jauh kayak misalkan Papua itu kan jauh ya," ungkap Sudaryono, ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan, dengan jauhnya distribusi turut berpengaruh pada harga jual karena biaya pengiriman tadi. Salah satu solusinya, pemerintah akan menanggung lagi biaya distribusi itu sehingga bisa tercapai beras satu harga di semua wilayah.

"Makanya salah satu caranya adalah negara dalam hal ini secara sementara, itu adalah memberikan insentif supaya harganya satu harga dengan yang lain," katanya.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini memastikan aturan baru berlaku dalam waktu dekat.

"Secepatnya (berlaku). Ini kan kita ada, kita lakukan aturan, aturannya beres, baru nanti kan pasti perlu waktu dong, tapi sebisa mungkin sih secepatnya. Karena memang kan, ya urusan perut orang kan," jelas dia.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengaku telah menghitung kebutuhan biaya untuk menjadikan satu harga beras SPHP. Nantinya, harga keluar dari gudang Bulog diketok Rp 11.000 per kilogram (kg), pada tingkat konsumen akan dijual Rp 12.500 per kg sesuai harga eceran tertinggi (HET).

"Kami sudah menghitung dengan staf-staf kami, bahwa untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP, bukan beras premium," ungkapnya.

"Seluruh Indonesia, kan cukup murah. Sedangkan biasanya kan beras medium itu di Papua rata-rata udah diatas kepala 15 bahkan 16 (Rp 15.000-16.000), nah sekarang menjadi Rp 12.500," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkap rencana satu harga beras di seluruh Indonesia. Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan pada 2026, tahun ini.

Dia mengatakan, harga beras di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa akan sama rata. Meskipun, angka pastinya belum ditetapkan pemerintah.

"Pertama, kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain, satu harga, seperti bensin. Apakah di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama. Sehingga perlu ada transportasi yang ditanggung oleh pemerintah, satu harga," kata Zulkifli usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Adapun, skemanya pemerintah akan menanggung biaya distribusi beras ke wilayah tujuan. Nantinya, harga beras tidak berdasarkan zona seperti saat ini. Utamanya beras satu harga berlaku untuk kualitas medium.

"Nah ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini, beras satu harga dimanapun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia Timur membayar lebih mahal," ucap dia.

Zulkifli menerangkan, untuk satu harga beras merium ini, Perum Bulog akan mendapat keuntungan yang ditetapkan. Mulanya, diusulkan Bulog dapat 10%, akhirnya diputuskan jadi 7%.

"Nah, dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP, ketemu angka 10% (yang) diminta, tapi disetujuinya 7% nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya untuk menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," beber dia.