Pelaporan SPT Tahunan PPh Tembus 1,15 Juta hingga Awal Februari 2026

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat progres positif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025. Hingga 2 Februari 2026 pukul 06.00 WIB, jumlah SPT yang telah masuk mencapai 1.150.414 SPT.

"Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 02 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 1.150.414 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Dari total SPT yang dilaporkan, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) dengan tahun buku Januari–Desember. WP OP karyawan tercatat menyampaikan 988.381 SPT, sementara WP OP non-karyawan mencapai 117.655 SPT.

Selain itu, pelaporan dari wajib pajak badan juga terus berjalan. DJP mencatat sebanyak 44.030 SPT badan dengan pembukuan rupiah serta 69 SPT badan dengan pembukuan dolar Amerika Serikat (USD) untuk tahun buku Januari–Desember.

Adapun untuk wajib pajak dengan beda tahun buku, yang mulai melaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 265 SPT badan berbasis rupiah dan 14 SPT badan berbasis USD.

Aktivasi Akun Coretax DJP Tembus 12,9 Juta Wajib Pajak

Selain pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan signifikan dalam aktivasi akun Coretax DJP. Hingga 2 Februari 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 12.917.027 wajib pajak.

"Progres Aktivasi Akun Coretax DJP. Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 12.917.027,” ujarnya.

Aktivasi tersebut didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang mencapai 11.966.137 akun. Sementara itu, aktivasi dari wajib pajak badan tercatat sebanyak 861.798 akun, disusul instansi pemerintah sebanyak 88.867 akun.

Tak hanya itu, sebanyak 225 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) juga telah terdaftar dan mengaktifkan akun Coretax.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen pajak Kementerian Keuangan mencatat perkembangan positif dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Hingga 26 Januari 2026 pukul 07.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah disampaikan wajib pajak mencapai 631.659 SPT.

"Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode hingga 26 Januari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 631.659 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, dalam keterangannya, Senin (26/1/2026).

Berdasarkan data DJP, mayoritas SPT Tahunan yang masuk berasal dari wajib pajak dengan tahun buku Januari–Desember. Dari total 631.659 SPT, sebanyak 532.668 disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi karyawan.

Sementara itu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan tercatat menyampaikan sebanyak 70.088 SPT. Jumlah ini menunjukkan kontribusi signifikan dari sektor informal dan pekerja mandiri dalam kepatuhan pelaporan pajak tahunan.

Adapun pelaporan dari wajib pajak badan dengan pembukuan dalam rupiah mencapai 28.737 SPT, sedangkan badan dengan pembukuan dolar Amerika Serikat tercatat sebanyak 47 SPT.

Selain wajib pajak dengan tahun buku kalender, DJP juga mencatat pelaporan SPT dari wajib pajak badan dengan beda tahun buku. Pelaporan kategori ini mulai dibuka sejak 1 Agustus 2025.

Hingga 26 Januari 2026, jumlah SPT dari wajib pajak badan beda tahun buku dengan pembukuan rupiah tercatat sebanyak 116 SPT. Sementara itu, badan dengan pembukuan dalam mata uang dolar AS tercatat sebanyak 3 SPT.

"Beda Tahun Buku dilaporkan mulai 1 Agustus 2025. Badan (Rp) 116 SPT dan Badan (USD) 3 SPT,” ujarnya.

Di sisi lain, DJP juga melaporkan progres aktivasi akun Coretax DJP yang terus meningkat. Hingga 26 Januari 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 12.529.341 wajib pajak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.588.025 merupakan wajib pajak orang pribadi, disusul oleh 851.949 wajib pajak badan. Aktivasi ini menjadi bagian dari implementasi sistem perpajakan terpadu berbasis digital.

Selain itu, aktivasi akun juga dilakukan oleh 89.144 wajib pajak instansi pemerintah serta 223 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).