Panel Surya Indonesia Kena Tarif 143% ke AS, Wamen ESDM Singgung Potensi Serapan Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumbee Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung menimbang potensi serapan lokal bagi produk panel surya di Indonesia. Menyusul tingginya tarif yang diberikan Amerika Serikat (AS) untuk produk panel surya asal Indonesia.

Yuliot mencatat, ada beberapa sentra industri produsen panel surya di Indonesia, antara lain Batang, Kendal, dan Batam. Dia masih ingin menghitung berapa kapasitas ekspor panel surya yang dikirim ke AS.

"Jadi kita juga melihat itu volume yang diekspor ke Amerika itu berapa dan yang dikenakan tarif itu kira-kira berapa banyak itu volumenya," ungkap Yuliot, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, ditulis Sabtu (25/4/2026).

Informasi, panel surya asal Indonesia dikenakan tarif bea antidumping sementara sebesar 35,17%. AS juga sebelumnya telah menetapkan sementara bea masuk imbalan (countervailing duty) dengan rentang 86-143% untuk produk yang sama. 

Yuliot menimbang untuk menahan ekspor sementara untuk mementingkan keperluan domestik soal panel surya ini. Apalagi, pemerintah juga sedang menggenjot 100 gigawatt Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Jadi ini akan akan berimbang (serapan panel surya domestik) . Dari Dirjen EBTKE itu juga lagi membuat detailnya. Ini dilakukan prioritas itu kan 17 gigawatt terlebih dulu jadi untuk 17 gigawatt ya kemudian secara bertahap ini akan dipenuhi sampai dengan 100 gigawatt," jelas dia.

Bea Antidumping

Sebelumnya, Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 23 April 2026 mengumumkan bea antidumping sementara untuk solar cell atau panel surya yang diimpor dari India, Indonesia, dan Laos. Hal ini merupakan langkah terbaru dalam serangkaian tarif yang diberlakukan selama lebih dari satu dekade terhadap impor panel surya dari Asia.

Mengutip bangkokpost.com, Jumat, 24 April 2026, dengan keputusan tersebut, pejabat perdagangan federal memihak pemilik pabrik tenaga surya domestik seiring menemukan perusahaan yang beroperasi di ketiga negara tersebut melakukan praktik dumping barang murah di pasar AS.