OJK Cabut Izin Usaha PT Varia Intra Finance, Ini Alasan dan Dampaknya

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Varia Intra Finance (PT VIF) sebagai perusahaan pembiayaan. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.06/2026 tertanggal 20 Januari 2026.

PT Varia Intra Finance tercatat beralamat di Asean Tower Lantai 2, Jalan K.H. Samanhudi Nomor 10, Jakarta. Pencabutan izin usaha dilakukan setelah perusahaan dinyatakan tidak dapat disehatkan sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2024 tentang pengawasan dan tindak lanjut pengawasan lembaga pembiayaan.

Dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026), OJK menjelaskan bahwa sebelum pencabutan izin dilakukan, PT VIF telah berada dalam status pengawasan khusus. Dalam periode tersebut, regulator telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada manajemen perusahaan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai rencana tindak pengawasan.

Namun hingga batas waktu status pengawasan khusus berakhir, PT VIF belum mampu memenuhi kriteria sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat disehatkan. Kondisi ini mendorong OJK mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

Menurut OJK, langkah pengawasan termasuk pencabutan izin ini merupakan bagian dari komitmen regulator dalam menegakkan ketentuan perundang-undangan secara konsisten dan tegas, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

Pencabutan izin usaha PT Varia Intra Finance dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 49 Tahun 2024, sebagaimana telah diubah melalui POJK Nomor 25 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur mekanisme pengawasan serta penanganan perusahaan pembiayaan yang tidak dapat disehatkan.

Dengan dicabutnya izin usaha, PT VIF dilarang melakukan seluruh kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan. Selain itu, perusahaan diwajibkan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

OJK juga mewajibkan PT VIF untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling lambat 30 hari kerja sejak pencabutan izin usaha. RUPS tersebut bertujuan untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan sekaligus membentuk Tim Likuidasi.

Selama proses tersebut, PT VIF diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada seluruh pihak berkepentingan terkait mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban. Langkah ini penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga ketertiban proses likuidasi.

Selain kewajiban pembubaran dan likuidasi, OJK juga meminta PT VIF menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan. Gugus tugas ini bertanggung jawab melayani kepentingan debitur dan masyarakat hingga Tim Likuidasi resmi terbentuk.

Penunjukan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat lima hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha. Debitur dan masyarakat yang membutuhkan informasi dapat menghubungi PT VIF melalui telepon dan WhatsApp (021) 3802865 / 0851-1770-7778, email [email protected], atau mendatangi alamat kantor perusahaan.

Selain itu, OJK menegaskan bahwa PT VIF dilarang menggunakan kata “finance”, “pembiayaan”, atau istilah lain yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan dalam nama perusahaannya.

OJK menekankan bahwa tindakan tegas ini dilakukan untuk menciptakan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, tertib, dan berintegritas, sekaligus memastikan perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas sistem keuangan nasional.