Netflix vs Paramount: Babak Baru Perebutan Takhta Industri Hiburan

Liputan6.com, Jakarta - Netflix berjuang keras untuk meyakinkan para anggota legislatif yang skeptis bahwa rencana akuisisi Warner Bros Discovery senilai USD 82 miliar atau mencapai Rp 1.382 triliun (estimasi kurs Rp 16.854 per dolar AS) akan memberikan manfaat bagi konsumen, pekerja, dan industri hiburan secara luas.

Dalam sidang subkomite antimonopoli Senat AS, dikutip dari BBC Kamis (5/2/2026), para anggota dari lintas partai (Demokrat dan Republik) menyuarakan kekhawatiran mengenai penurunan persaingan yang mengarah ke monopoli, potensi kenaikan harga berlangganan, serta masa depan bioskop jika merger tersebut disahkan.

Kesepakatan tersebut, yang saat ini sedang ditinjau oleh Departemen Kehakiman (DoJ) Amerika Serikat (AS), akan memberikan Netflix kendali atas studio film dan televisi Warner Bros serta layanan streaming HBO Max.

Paramount Skydance, salah satu pesaing utama dalam proses akuisisi tersebut, terus mengajukan penawaran balasan untuk menguasai Warner Bros Discovery.

Sementara itu, pertanyaan yang diajukan para senator mencerminkan penolakan bipartisan terhadap rencana penggabungan, meski keputusan akhir untuk menyetujui atau memblokir transaksi berada di tangan regulator Departemen Kehakiman.

Selama sidang, para senator menanyai salah satu CEO Netflix, Ted Sarandos, tentang nasib bioskop jika kesepakatan itu disetujui, dampak merger terhadap harga langganan, dan terhadap tenaga kerja di industri hiburan.

Sarandos pun menjawab Netflix akan tetap merilis film-film Warner Bros di bioskop selama 45 hari, sesuai standar industri saat ini. Ia juga berjanji mengelola studio tersebut tanpa perubahan besar dari operasional yang berjalan sekarang.

Menurut Sarandos, penggabungan tersebut akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di Amerika Serikat.

Namun Senator Partai Republik Mike Lee memperingatkan bahwa penggabungan dua perusahaan besar dalam pasar yang sama pasti akan berdampak pada, dan dapat secara signifikan melemahkan, persaingan untuk tenaga kerja tersebut.

Sejumlah senator Partai Republik menyuarakan kekhawatiran terkait isu persaingan usaha, sementara sebagian lainnya menyoroti perdebatan perang budaya yang masih berlangsung.