Menteri PKP Beri 100 Pelaku UMKM Rumah Subsidi Tanpa DP

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Langkah ini sebagai upaya memberikan akses layak hunian kepada masyarakat.

Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri perayaan Harmoni Imlek Nusantara 2026 yang digelar di Lapangan Banteng pada Minggu, 22 Februari 2026. Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perayaan budaya yang inklusif sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM.

Menteri PKP menuturkan, Kementerian PKP menyiapkan kuota khusus bagi 100 pelaku UMKM yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan rumah subsidi dengan fasilitas uang muka (DP) gratis, BPHTB dan PBG gratis,  serta bunga hanya 5 persen.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami menyiapkan 100 rumah subsidi bagi pelaku UMKM yang memenuhi syarat, dengan DP gratis, BPHTB & PBG gratis, dan bunga hanya 5 persen. Ini agar mereka bisa menikmati program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sehingga akses hunian layak benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Menteri Ara, dikutip dari keterangan resmi, Senin (23/2/2026).

Dia menuturkan, pelibatan UMKM dalam perayaan ini menunjukkan bahwa Tahun Baru Imlek bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga momentum penguatan ekonomi rakyat. Dukungan terhadap UMKM sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

"Ini acara yang sangat baik karena UMKM benar-benar dilibatkan. Artinya, perayaan tahun baru Imlek ini berdampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi UMKM agar bisa naik kelas. Ini sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, yaitu ekonomi bertumbuh, berkeadilan, dan dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia," tambahnya.

Ketua Umum Harmoni Imlek Nasional sekaligus Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menuturkan, perayaan Harmoni Imlek Nusantara ini mengusung semangat kolaborasi lintas budaya yang setiap harinya menghadirkan tema berbeda yang merepresentasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat harmoni dalam keberagaman.

Sebelumnya, saat diskusi bersama DPR dan BPS, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Menteri Ara) memastikan pihaknya terus bekerja berbasis data. Ia menegaskan tidak ingin sembarangan dalam membangun rumah untuk masyarakat. 

"Kami membahas pentingnya data dalam menyalurkan bantuan dan menentukan program-program perumahan,” kata pria yang akrab disapa Ara ini, usai berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Ara menegaskan, data yang dipakai bukan dari pihak lain melainkan Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS dianggap memberikan kajian yang lebih akademis karena berbasis riset.

"Data BPS menjadi dasar utama kami dalam perumusan kebijakan agar lebih akademis, berbasis riset, dan berkeadilan,” ujar Ara.

Ara menyampaikan, tambahan anggaran yang ditingkatkan oleh DPR hingga dua kali lipat, yakni dari sekitar Rp 5 triliun menjadi Rp10 triliun, dipastikan akan digunakan sebaik mungkin. Bahkan sejauh ini Rp8 triliun atau 80% dari total anggaran sudah digelontorkan dalam berbagai program perumahan rakyat.

"Kenaikan anggaran ini akan kami gunakan secara maksimal, dengan kerja keras dan integritas, agar program perumahan rakyat benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai penggunaan data BPS oleh Kementerian PKP merupakan langkah konkret untuk memastikan tujuan program ini tidak ada yang bias. Maka pemerintah bisa menjamin keadilan dan akurasi program pemerintah. 

"Program-program pro rakyat ini harus tepat sasaran dan memenuhi azas keadilan, tidak boleh bias atau merugikan masyarakat,” ujar Saan dalam kesempatan serupa.

Sejalan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pemanfaatan data bisa membuat program pemulihan perumahan tidak tumpang tindih. 

Pun, dengan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan proporsionalitas dalam menentukan prioritas kebijakan perumahan. Ia menilai, program Kementerian PKP yang didasarkan pada data kemiskinan di setiap daerah merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat. 

Tidak ketinggalan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, Ara menggunakan lima indikator untuk penentuan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah hingga prioritas penyaluran BSPS. Kelima indikator itu, jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan, proporsi penduduk desil 1–4 tanpa rumah layak, kesenjangan, dan indeks kedalaman kemiskinan.