Mentan Amran: Indonesia Kebut Swasembada, Halau Upaya Impor Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional dan menghentikan setiap upaya impor yang bertentangan dengan kebijakan negara. Hal ini disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” kata Mentan Amran, Senin (24/11/2025).

Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah akan menghalau segala upaya untuk mengimpor beras, apalagi jika itu dilakukan secara ilegal.

“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.

Ia menekankan tidak ada alasan Indonesia mengimpor beras. Stok Indonesia saat ini dalam posisi kuat. Apalagi, proyeksi produksi beras di tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton berdasarkan data BPS. Kebijakan larangan impor beras juga dilaporkan berdampak pada penurunan harga beras dunia.

“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.

Mentan Amran menambahkan bahwa pemerintah langsung mengambil langkah tegas setelah menerima informasi awal adanya beras masuk ke Indonesia tanpa izin.

“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ucapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut diduga telah direncanakan sebelumnya. “Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengumumkan penyegelan gudang PT Multazam Sabang Group, perusahaan yang dilaporkan melakukan impor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin. “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Ia menilai masuknya beras tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan bahwa impor tidak diperlukan karena stok nasional berada pada posisi tertinggi.

Amran mengatakan laporan mengenai temuan tersebut diterimanya sekitar pukul 02.00 dini hari saat ia sedang menjalani perawatan karena kelelahan. Meski begitu, ia langsung menghubungi sejumlah pihak untuk menghentikan distribusi beras yang diduga ilegal tersebut.

"Kami terima laporan tadi sekitar jam 02.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya. Nah, enggak boleh keluar,” ujar Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Berdasarkan penyelidikan awal, beras impor tersebut masuk tanpa persetujuan kementerian yang berwenang. Amran mengatakan ada pihak yang sebelumnya mendorong rapat di Jakarta untuk membahas impor, namun risalah rapat menunjukkan pejabat terkait justru menolak rencana tersebut.

“Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” katanya.

Ia menambahkan, izin asal barang dari Thailand telah terbit bahkan sebelum rapat berlangsung. Hal ini, menurutnya, memperlihatkan bahwa proses impor telah direncanakan sejak awal.

“Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” tegasnya.

Amran juga menilai alasan impor karena harga beras Thailand dan Vietnam lebih murah tidak lagi relevan. Ia menyebut dua tahun terakhir Indonesia telah mengimpor lebih dari 7 juta ton komoditas pangan dengan nilai mencapai sekitar Rp100 triliun, dan kini stok nasional dalam kondisi tinggi.

“Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi,” ujarnya.