Menkeu Purbaya Minta BNPB Ajukan Dana Penanganan Bencana: Rakyat Enggak Bisa Nunggu Lama

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan kesiapan dana penanganan pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dia meminta lembaga yang menangani penanganan bencana segera mengajukan kebutuhan dananya.

Diketahui, Purbaya ikut dalam rapat koordinasi soal perkembangan penanganan bencana beberapa waktu lalu. Dia pun meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pihak lainnya untuk mengajukan dana jika dibutuhkan.

"Kita hanya mendengarkan saja dan memastikan uangnya siap," kata Purbaya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (2/1/2026).

"Saya hanya mengimbau sedikit ke BNPB dan pihak-pihak yang menangani bencana, kalau perlu dana cepat-cepat ajukan, kami dananya sudah siap. Itu saja," sambung dia.

Purbaya mengatakan, percepatan penanganan bencana diperlukan saat ini. Mengingat lagi, banyak korban bencana yang menantikan pemulihannya dilakukan sesegera mungkin.

"Karena kan masyarakat yang terkena dampak bencana itu gak bisa nunggu terlalu lama. Kalau perlu alat ya beli alat, kalau perlu jembatan beli jembatan, kalau perlu rumah hunian tetap atau hunian sementara, dibangun cepat-cepat," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) memastikan nggaran pemulihan pascabencana masih tersedia dan siap dicairkan. Ia mencatat dana siap pakai tersisa Rp 1,51 triliun yang bisa langsung mengalir ke daerah terdampak, asalkan permintaan resmi segera diajukan.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajar ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," kata Purbaya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencanan dengan K/L daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).

Dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian dan pemda, Purbaya menyampaikan pesan tegas bahwa uangnya ada, tinggal penyalurannya. Pemerintah pusat, kata dia, siap memproses pencairan secepat mungkin bahkan dalam hitungan hari selama administrasi dipenuhi.

Bendahara negara ini menjelaskan, bahwa sebelumnya pemerintah juga telah menyalurkan dana darurat sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak.

Skema penyaluran mengikuti arahan Presiden, yakni Rp 4 miliar per kabupaten/kota dan Rp 20 miliar per provinsi. Menurut Purbaya, pola ini terbukti mempercepat respons awal di lapangan.

"Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah presiden. Total dananya Rp 268 miliar, yang 3 provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan waktu itu," ujarnya.