Menghitung Dampak Melambungnya Harga Minyak Dunia, APBN Tekor hingga Pertalite Naik?

Liputan6.com, Jakarta - Harga minyak dunia melonjak tajam pada perdagangan Asia, Senin (9/3/2026), seiring meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. Eskalasi geopolitik ini memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global.

Mengutip Investing, Selasa (10/3/2026), kontrak berjangka minyak Brent untuk pengiriman Mei melonjak lebih dari 25 persen hingga mencapai USD117,16 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik sekitar 30 persen dan sempat menyentuh USD118,82 per barel dalam perdagangan intraday.

Lonjakan harga ini terjadi setelah konflik di Timur Tengah semakin memanas. Serangan udara dilaporkan menghantam fasilitas minyak Iran di Teheran dan provinsi Alborz, yang menjadi serangan pertama terhadap infrastruktur energi Iran sejak ketegangan meningkat pada awal Maret.

Situasi kian memburuk ketika Iran dilaporkan menyerang kapal yang melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi rute sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia.

Kondisi tersebut membuat harga minyak global melonjak lebih dari 25 persen sejak konflik pecah dan memicu kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara.

Presiden AS Donald Trump menilai lonjakan harga energi tersebut sebagai konsekuensi dari upaya menghadapi ancaman nuklir Iran.

“Harga minyak yang tinggi, yang akan turun dengan cepat setelah ancaman nuklir Iran dihancurkan, merupakan harga yang sangat kecil untuk dibayar demi keamanan dan perdamaian Amerika Serikat serta dunia,” ujar Trump.

Lonjakan harga minyak juga dipicu gangguan distribusi energi global akibat terganggunya aktivitas di Selat Hormuz. Jalur tersebut biasanya dilalui sekitar 20 juta barel minyak per hari atau sekitar 20 persen pasokan minyak dunia yang diangkut melalui laut.

Data perusahaan analisis energi menunjukkan sekitar 16 juta barel minyak per hari kini tertahan di sekitar selat tersebut dan belum dapat masuk ke pasar global.

Kondisi ini membuat sejumlah negara produsen minyak di Timur Tengah mulai menyesuaikan produksi. Kuwait, produsen minyak terbesar kelima di OPEC, mengumumkan pemangkasan produksi sebagai langkah pencegahan karena ancaman terhadap kapal tanker yang melintas di Selat Hormuz.

Produksi minyak Irak juga dilaporkan anjlok tajam. Output dari tiga ladang minyak utama di wilayah selatan negara tersebut turun sekitar 70 persen menjadi 1,3 juta barel per hari, dari sebelumnya sekitar 4,3 juta barel per hari sebelum konflik pecah.

Uni Emirat Arab juga menyatakan tengah menyesuaikan produksi minyak lepas pantai karena keterbatasan kapasitas penyimpanan.

Analis ANZ bahkan menilai situasi saat ini melampaui skenario terburuk yang sebelumnya diperkirakan.

“Situasi saat ini bahkan melampaui skenario terburuk yang kami perkirakan sebelum serangan awal militer AS dan Israel terhadap Iran. Kemungkinan harga minyak akan terus naik masih sangat tinggi,” tulis analis ANZ.

Lonjakan harga minyak tidak hanya memicu gejolak pasar energi, tetapi juga memaksa sejumlah negara mengambil langkah darurat untuk menghemat konsumsi energi.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan penerapan sistem kerja empat hari dalam seminggu di sejumlah kantor cabang eksekutif mulai 9 Maret 2026.

“Mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif,” kata Marcos.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi layanan darurat seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan layanan publik garis depan.

Selain itu, pemerintah Filipina juga menginstruksikan instansi negara untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar sebesar 10–20 persen.

Langkah serupa juga dilakukan Bangladesh. Pemerintah negara tersebut menutup sementara seluruh lembaga pendidikan, termasuk universitas negeri dan swasta, sekolah menengah berbahasa Inggris, serta pusat pelatihan.

Penutupan ini bertujuan menekan penggunaan listrik di ruang kelas, laboratorium, asrama, dan gedung administrasi sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar dari aktivitas transportasi mahasiswa dan staf.

Di tengah lonjakan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia memastikan harga BBM bersubsidi tetap aman menjelang Lebaran 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite.

Bahlil mengakui harga minyak mentah dunia kini telah melampaui USD100 per barel bahkan mendekati USD120 per barel akibat konflik Timur Tengah. Namun ia memastikan kondisi tersebut tidak memengaruhi stok energi nasional.

“Problemnya kita sekarang bukan di stok. Stok enggak ada masalah, sudah ada semuanya. Kita itu sekarang tinggal di harga,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan pasokan minyak dan BBM dalam negeri aman selama Ramadan hingga Idul Fitri.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi melalui percepatan program energi alternatif, termasuk campuran etanol 20 persen (E20) pada bensin serta peningkatan program biodiesel dari B40 menjadi B50.

Meski pemerintah menjaga stabilitas harga BBM, lonjakan harga minyak dunia tetap berpotensi menekan kondisi fiskal Indonesia.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menyebut setiap kenaikan harga minyak USD1 per barel dapat menambah beban defisit APBN sekitar Rp7 triliun.

Jika harga minyak rata-rata mencapai USD90 per barel hingga akhir tahun atau naik USD20 dari asumsi APBN 2026 sebesar USD70 per barel, tambahan defisit anggaran diperkirakan bisa mencapai Rp140 triliun.

Menurut Komaidi, pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi, salah satunya melalui realokasi anggaran.

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno juga mengingatkan lonjakan harga minyak dapat memperlebar defisit APBN hingga di atas 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Risiko tersebut semakin besar karena kebutuhan migas nasional mencapai sekitar 1 juta barel per hari, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah melewati Rp17.000.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kenaikan harga minyak dunia sejauh ini belum membebani kas negara.

Meski harga sempat menembus USD100 per barel, pemerintah menilai situasi masih bisa dikendalikan.

“Nanti kalau harga minyak dunia naik pun, kita akan coba absorb lewat APBN, dan kita akan mengendalikan semaksimal mungkin,” kata Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia sebelum mengambil keputusan kebijakan anggaran.

Evaluasi akan dilakukan dalam satu bulan ke depan untuk melihat perkembangan rata-rata harga minyak global.

Menurut Purbaya, lonjakan harga saat ini belum tentu berlangsung lama. Pemerintah juga mengingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan harga minyak akan terus bertahan di atas USD100 per barel.

“Kita akan ases dari waktu ke waktu karena hitungan bisa berubah sesuai kondisi,” ujarnya.

Pemerintah pun memastikan akan segera mengambil langkah kebijakan jika situasi energi global semakin memburuk.