Mendag Tolak Permintaan Kuota Impor Pedagang Thrifting: Ilegal ya Ilegal!

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah tidak akan memberikan kuota impor pakaian bekas. Menyusul, permintaan adanya pemberian kuota impor dari pedagang pakaian bekas atau thrifting.

Budi menegaskan, impor pakaian bekas merupakan ilegal. Dengan demikian, kuota impor bagi pakaian bekas tidak bisa diberikan.

"Yang nanya ilegal ya ilegal!," kata Budi, ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Dia menyatakan, pemusnahan sekitar 19 ribu balpres pakaian bekas ilegal rampung pada akhir November ini. "Yang 19 ribu sekian balpres, itu kan dimulai dari tanggal 14 Oktober, selesai akhir November," ucapnya.

Sebelumnya, pedagang thrift di Pasar Senen mengusulkan adanya kuota impor bagi bahan-bahan dagangan mereka. Permintaan itu jadi opsi selain melegalkan bisnis thrifting dari pakaian bekas impor ilegal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan menemui pedagang baju bekas impor ilegal atau thrifting. Menurutnya, tidak ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut.

Dia memandang, pakaian bekas impor ilegal tetap sebagai barang yang ilegal. Poin ini yang tetap dipegangnya.

"Gak ada kasus kan, saya kan kasusnya jelas, barang ilegal ya ilegal, itu aja," ungkap Purbaya, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dia menegaskan lagi tidak ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Tujuan utamanya adalah menyetop arus masuk impor ilegal, termasuk baju bekas.

"Saya diskusi gak ada case, apa yang mau didiskusikan? Gak ada!," tegas Bendahara Negara ini.

Pernyataan senada sebetulnya sempat dilontarkan Purbaya beberapa waktu lalu. Dia menyebut, tidak peduli dengan penjualan baju bekas ilegal, sekalipun pedagangnya mengusulkan untuk bayar pajak.