Kuota LPG 3 Kg Ditambah, Wamen ESDM Buka Peluang Ambil dari AS

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menambah kuota LPG subsidi 3 kilogram (kg) sebanyak 350.000 metrik ton (MT). Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung buka kemungkinan kalau pemenuhan kuota LPG 3 kg diambil dari impor asal Amerika Serikat (AS).

Penambahan 350.000 MT tersebut untuk memenuhi prediksi kenaikan konsumsi dari masyarakat khususnya periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Yuliot membuka kemungkinan adanya impor dari AS.

"Kita lihat itu kemungkinannya," kata Yuliot, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Menurut dia, porsi impor LPG Indonesia sebetulnya sebagian besar didapat dari negeri Paman Sam. Jika AS sendiri bisa memasok LPG ke RI, Yuliot bakal mengambil porsi tersebut.

"Kalau bisa, ini  kita sudah sekitar 50% lebih itu impor dari AS. Kalau mereka bisa menambah untuk pasokan kita, ya kita juga tidak menutup kemungkinan untuk itu," ujar Yuliot.

Meski begitu, pihaknya masih menunggu keputusan kapan waktu pelaksanaan impor sejalan dengan negosiasi tarif resiprokal AS. "Ini negosiasinya dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. Jadi ini seluruhnya satu pintu. Jadi kita mengharapkan, ini karena kita komit di dalam resiprocal tarriff, kita juga akan memenuhi," ujar dia.

Pemerintah Tambah Kuota LPG Subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto sepakat penambahan kuota LPG subsidi 3 kilogram sebanyak 350 ribu metrik ton (MT). Penambahan ini dipastikan tidak menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut diungkap Bahlil usai dipanggil Prabowo mengenai stok LPG nasional. Penambahan tersebut juga dalam rangka mengantisipasi lonjakkan konsumsi LPG 3 kilogram (kg) pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

"Tadi dalam rapat terbatas yang dipimpin bapak Presiden menyangkut dengan LPG, kita ada penambahan kuota di mana kuota kita di dalam APBN itu 8,16 juta (MT) kita tambah kurang lebih 0,35 juta atau 350.000 metrik ton, untuk apa? untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Jumat (28/11/2025).