KPK: Status Kawasan Meikarta Clear and Clean

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa status kawasan Meikarta saat ini sudah clear and clean. Penegasan ini disampaikan KPK saat menerima audiensi dari jajaran Kementerian PKP guna membahas pencegahan korupsi dalam percepatan program-program strategis.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengatakan dari sisi penindakan yang dilakukan KPK, status Meikarta dapat dipastikan aman secara hukum. Selain itu, pihaknya juga berfokus pada upaya mitigasi dan pencegahan korupsi agar seluruh program di Kementerian PKP berjalan transparan dan akuntabel.

“Artinya, dalam kaitan dengan penindakan yang KPK lakukan, status Meikarta adalah clear and clean,” tegasnya usai audiensi dengan Kementerian PKP, di KPK, Rabu (21/1/2026).

Budi menjelaskan, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan kawasan Meikarta. Ia menegaskan bahwa perkara suap izin pembangunan Meikarta yang pernah ditangani KPK telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Perkara tersebut sudah inkrah dan dalam perjalanan penyidikannya KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta,” ujarnya.

KPK pun menyatakan mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian PKP untuk mengoptimalkan aset-aset yang ada agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dukungan tersebut diberikan sepanjang program dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip anti-korupsi.

“KPK tentu mendukung penuh upaya-upaya pemerintah untuk mengoptimalisasikan aset-aset supaya memberikan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat banyak,” tutup Budi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan persiapan lahan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta, Cikarang. Ada dua titik yang akan menjadi lahan pembangunan

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kedua titik lahan masing-masing seluas 10 hektare. Rencananya, pembangunan 18 tower akan berjalan di kedua lahan.

"Karena nanti itu kalau 10 hektare bisa (bangun) 18 tower ya,” katanya saat mengunjungi dua titik lahan tersebut, di Meikarta, Sabtu (17/1/2026).

Maruarar menyampaikan, pihaknya akan menyesuaikan rencana tersebut dengan regulasi. Agar, segala fasilitas yang diinginkan bisa terbangun bersama.

“Nanti kita cek aturannya bisa berapa ke atas. Satu tower bisa berapa unit ya, sehingga sedapat mungkin fasilitas itu juga ada di tempat itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi.

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan mengenai rusun subsidi pada Rabu, 14 Januari 2026.

“Ya, tadi kita sudah bahas, tadi saya sudah minta data dari Perumnas ada di mana saja, dari pengembang-pengembang swasta punya lokasi di perkotaan di mana saja. Salah satunya di Meikarta,” kata Ara dikutip dari Antara, Selasa, 13 Januari 2026.

Maruarar akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," ujar dia.