Kontraktor Tambang Harap Persetujuan RKAB Bisa Lebih Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang kembali menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakpastian tinggi yang berdampak pada operasional dan perencanaan bisnis di sektor pertambangan.

Direktur Business Development PT Pamapersada Nusantara, Ade Candra, menyoroti molornya proses persetujuan RKAB yang dialami sejumlah perusahaan tambang pada tahun lalu.

Ia mengungkapkan, keterlambatan tersebut bahkan terjadi hingga akhir tahun, sehingga memicu ketidakpastian yang tinggi baik bagi kontraktor maupun pemilik tambang.

“Pengalaman tahun lalu, ada pelanggan kami yang persetujuan RKAB-nya baru keluar di akhir tahun. Hal ini menimbulkan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, baik bagi kontraktor maupun customer,” ujarnya dalam forum E2S di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurut Ade, kondisi tersebut berdampak langsung pada perencanaan operasional dan strategi bisnis perusahaan, mengingat sektor pertambangan sangat bergantung pada kepastian izin dan regulasi.

Di tengah kondisi harga komoditas yang tengah positif, khususnya nikel dan batu bara, ia berharap pemerintah dapat mempercepat proses persetujuan RKAB serta membuka ruang revisi lebih awal.

“Kami berharap, mumpung kondisi komoditas seperti nikel dan batu bara sedang baik, proses revisi bisa segera dibuka dan persetujuan RKAB dapat dipercepat,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, mengungkapkan harapannya agar sektor pertambangan di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara.

Pria yang akrab disapa Anto ini menilai sumber daya alam, seperti mineral dan batu bara, memiliki peran strategis sebagai tulang punggung pembangunan peradaban. Hal ini sejalan dengan berbagai penekanan pemerintah terkait pentingnya sektor tersebut dalam mendukung ketahanan nasional.

“Jadi benar-benar kita sebagai pelaku industri dan orang-orang yang sudah memang mencintai tambang dari hati ya. Kita memiliki kerinduan benar-benar tambang ini kita bangun sebaik mungkin lah,” ungkapnya dalam konferensi pers E2S di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan narasi yang kuat, kebijakan yang tepat, serta dukungan political will dari seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, industri pertambangan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. 

Bernardus juga menyoroti pentingnya perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sektor pertambangan. Ia mencontohkan keberhasilan China dalam membangun industri tambangnya secara sistematis.

Menurutnya, kemajuan sektor tambang di Negeri Tirai Bambu bukan terjadi secara instan, melainkan hasil dari strategi yang telah dirancang sejak puluhan tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut didukung sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan dunia perbankan dan institusi pendidikan.

“Jadi kalau kita melihat Cina seperti sekarang, ya memang narasinya kemarin dibentuk sedemikian rupa. Dan mereka benar-benar konsisten dengan hal itu,” jelasnya.

Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, ia optimistis Indonesia juga dapat memperkuat sektor pertambangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.