Komisi XI DPR Tunggu Pemerintah Buat Uji Kelayakan Calon Bos OJK

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengaku tidak mau terlalu buru-buru melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia masih menunggu langkah pemerintah jika memang diminta ada percepatan.

Dia menjelaskan, panitia seleksi (pansel) pimpinan OJK menjadi kewenangan pemerintah. Pihaknya akan bergerak cepat jika sudah mendapat surat dari Presiden Prabowo Subianto atau pemerintah.

"Yang ditunggu oleh DPR itu adalah kalau surat dari pemerintah itu sudah masuk, yaitu surat dari Bapak Presiden masuk, maka kita akan secepatnya untuk melaksanakan apa yang dimandatkan oleh undang-undang, yaitu melakukan fit and proper test dan mengambil keputusan," kata Misbakhun, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia mengatakan, Komiei XI DPR siap berlaku fleksibel jika memang diperlukan. Salah satunya merujuk pada gejolah pasar modal dan mundurnya beberapa pejabat OJK.

"Kalau pemerintah ingin, DPR itu sangat fleksibel terhadap kebutuhan kekuasaan eksekutif. Apalagi ada keterdesakan," ucapnya.

Misbakhun kembali menegaskan, pihaknya bisa merespons cepat jika dibutuhkan. "DPR juga bisa bekerja sangat cepat dan memberikan respon yang cepat sebagai kebutuhan untuk masyarakat," ujarnya.

Respons Misbakhun Soal Bursa Bos OJK

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun buka suara soal dirinya masuk bursa pencalonan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia mengaku enggan berandai-andai menempati posisi tersebut.

Posisi Ketua Dewan Komisioner OJK saat ini kosong secara definitif pasca mundurnya Mahendra Siregar. Meski begitu, Misbakhun mengaku belum mengetahui kalau dirinya dikabarkan bakal ikut bersaing dalam pencalonan bos OJK tersebut.

"Saya belum tahu. Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI," ungkap Misbakhun, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.