KKP Bakal Bikin 1.500 Kapal Tangkap Ikan untuk Nelayan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan rencana pembangunan 1.500 kapal tangkap ikan untuk nelayan akan dimulai secara bertahap mulai tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mengatakan dari total 1.582 kapal yang akan dibangun, 1.000 di antaranya berkapasitas 30 gross ton (GT).

“30 GT ini nanti rencananya akan dibagi di Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Nyoman dikutip dari Antara, Senin.

Ia menambahkan tahapan pembangunan kapal dimulai tahun ini dengan beberapa unit yang sudah mulai direalisasikan, kemudian berlanjut secara bertahap pada 2027 hingga 2028. Ia menyebut seluruh kapal dipastikan diproduksi di dalam negeri.

Ia menegaskan, KKP terus mempersiapkan awak kapal dengan berbagai program pelatihan agar mampu mengoperasikan kapal-kapal baru secara optimal.

Menurutnya, awak kapal tidak hanya berasal dari sekolah-sekolah perikanan, tetapi juga dari masyarakat pesisir di Kampung Nelayan Merah Putih.

Rencana besar pembangunan kapal ini telah mendapat dukungan internasional.

Dalam kunjungan kenegaraan ke London, Selasa (20/1), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah Inggris mendukung penuh rencana Indonesia membangun 1.500 kapal tangkap ikan melalui kerja sama maritim dua negara.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pertemuan bilateral di Kantor PM Inggris, 10 Downing Street.

“Mereka akan dukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu," kata Presiden.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan proyek pembangunan kapal nelayan ini diperkirakan mampu menyerap 600 ribu tenaga kerja di Indonesia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengedepankan sanksi administratif bagi para pelaku usaha yang nakal.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Halid K. Jusuf, mengatakan pengawasan dan penindakan dilakukan bukan untuk mematikan investasi, melainkan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.