Ketua OJK Mahendra Siregar Mundur, Ekonom: Sinyal Kepercayaan Keuangan Indonesia Mundur

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, mundurnya Direktur Utama BEI Iman Rachman, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi adalah sinyal yang menunjukan kepercayaan keuangan Indonesia sedang mundur. Baginya, pasar sedang membaca ada gangguan serius pada kredibilitas tata kelola dan kemampuan respons institusi.

Ia tidak menampik indeks turun adalah masalah tapi bukan itu yang menjadi fokus, melainkan pesan yang ditangkap pelaku pasar bisa sangat spekulatif. Sebab, krisis kepercayaan punya pola yang khas dimulai dari keraguan kecil, lalu berubah menjadi perilaku defensif. 

"Investor tidak menunggu kesimpulan resmi. Mereka mengurangi paparan lebih dulu. Dalam situasi seperti ini, pernyataan ‘kegiatan tetap berjalan’ sering kalah kuat dibanding sinyal ‘tanggung jawab moral’ yang diikuti pengunduran diri,” ungkapnya dalam keterangan, Jumat (30/1/2026).

Menurut dia, kepercayaan pasar dibangun dari dua hal, yakni transparansi dan penegakan. Jika transparansi kepemilikan dianggap kurang memadai, maka pembentukan harga diragukan. Jika pembentukan harga diragukan, maka keputusan investasi berubah dari kalkulasi menuju kewaspadaan ekstrem. 

Kepercayaan, kata dia, akan pulih jika pasar melihat perubahan aturan main yang konsisten dan bisa diverifikasi. Terutama pada keterbukaan data kepemilikan, likuiditas yang sehat, dan tindakan pengawasan atas pola transaksi tidak wajar.

Maka dari itu, ia mendorong agar reformasi transparansi harus menjadi agenda yang terukur. Kemudian, integritas pembentukan harga harus diperkuat dan transisi kepemimpinan harus cepat dan kredibel.

Ia menilai, pasar memaafkan volatilitas, tetapi sulit memaafkan kecurigaan bahwa harga tidak terbentuk secara wajar. Untuk itu, bahkan pengganti pun harus datang dengan mandat pemulihan yang jelas, bukan sekadar melanjutkan rutinitas.

"Jika pemerintah dan otoritas mendorong peningkatan free float, maka ia harus disertai tenggat, mekanisme audit, dan sanksi yang nyata terhadap kepatuhan kosmetik,” ucapnya.