Kemendag - Bapanas Gandengan Jaga Harga Pangan di Tengah Cuaca Esktrem Jelang Ramadan

Liputan6.com, Jakarta - Cuaca ekstrem diprediksi masih terjadi hingga Febrruari 2026 mendatang. Pasokan pangan disinyalir terdampak kondisi tersebut, mengingat lagi kurang dari dua bulan akan memasukin ramadan. Pemerintah turut memantau kondisi perdagangan dalam negeri termasuk sektor pangan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan ikut melakukan persiapan.

Dia menjelaskan, Kemendag dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dalam memantau pasokan pangan Tanah Air.

"Monitor dan komunikasi dengan dan bersama Bapanas serta optimalisasi efisiensi distribusi," kata Iqbal saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (6/1/2026).

Diketahui, Bapanas mendapat mandat untuk mengontrol ketersediaan dan stabilitas pangan di dalam negeri. Badan yang dipimpin Andi Amran Sulaiman ini memiliki beberapa intervensi dalam mengontrol harga pangan di Indonesia.

Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga fasilitas distribusi pangan pun disebut jadi beberapa instrumen yang diklaim bisa mengatur harga pangan. Sehingga, diakui Amran, mampu menjaga tingkat inflasi pangan terkendali sepanjang 2025.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkap peran lembaga yang dipimpinnya dalam menjaga tingkat inflasi sepanjang 2025. Tercatat, inflasi tahunan di Desember 2025 sebesar 2,92 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi tahunan di Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut dalam batas aman pada kisaran 1,5-3,5 persen. Inflasi harga pangan bergejolak pun dalam kondisi yang aman.

Rata-rata inflasi pangan dalam 12 bulan di 2 tahun terakhir menunjukkan tingkat yang cukup baik. Pada 2024, rata-rata inflasi pangan dalam 12 bulan berada di tingkat 4,88 persen. Sementara pada 2025 menurun ke 3,32 persen.

“Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2026).

Menteri Pertanian ini pun menjelaskan ada sejumlah instrumen intervensi. Milai dari gerakan pangan murah (GPM) atau operasi pasar. Hingga akhir 2025, GPM telah dilaksanakan di 11.968 lokasi yang tersebar di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi.

Bapanas juga mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna memperlancar arus pasokan antarwilayah. Sepanjang tahun 2025, FDP terealisasi sebanyak 1.064 ton untuk 8 komoditas strategis, dengan capaian volume mencapai 118,3 persen dari target.

Penyaluran didominasi oleh komoditas beras, kedelai, minyak goreng, dan gula, terutama untuk wilayah dengan keterbatasan pasokan.

Strategi intervensi lainnya diperkuat melalui pengembangan Kios Pangan sebagai alternatif distribusi pangan pokok kepada masyarakat. Hingga akhir tahun 2025, jumlah Kios Pangan telah mencapai 1.737 kios yang tersebar di 34 provinsi, dengan sebaran terbesar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Di sisi lain, Bapanas berkolaborasi dengan Perum Bulog terus mengakselerasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebagai instrumen stabilisasi harga di tingkat konsumen. Berdasarkan realisasi per 31 Desember 2025, penyaluran SPHP beras telah mencapai 802,9 ribu ton.

Selain intervensi harga, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sebagai bantalan perlindungan sosial. Sepanjang tahun 2025, bantuan pangan disalurkan dalam dua periode.

"Pertama, bantuan Pangan Beras alokasi Juni–Juli sebesar 365,49 ribu ton. Sementara itu, Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November 2025 telah mencapai 95,04 persen dan diterima oleh 17,37 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP)," tandas Amran.