Kata Mendag Soal Temuan Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso angkat bicara terkait temuan impor beras ilegal sebanyak 250 ton yang masuk melalui Sabang, Aceh. Temuan ini sebelumnya ramai menjadi sorotan publik karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas harga dan pasokan pangan nasional.

"Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan)," kata Mendag Budi dikutip dari Antara, Selasa (25/11/2025). Ia memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat begitu laporan mengenai masuknya beras ilegal tersebut diterima.

Budi, yang akrab disapa Busan, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah saat ini tidak mengarah pada impor beras, terlebih dalam jumlah besar, karena kondisi pasokan dalam negeri masih sangat mencukupi. Menurutnya, produksi nasional menunjukkan tren positif dan saat ini Indonesia berada dalam posisi surplus beras.

"Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?" ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi dan pintu masuk barang impor, termasuk di wilayah perbatasan dan pelabuhan kecil, agar tindakan serupa tidak kembali terjadi.

Budi memastikan seluruh kementerian terkait sudah bergerak untuk menindak pelanggaran dan menjaga stabilitas pangan nasional tetap aman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) mengungkap impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang, Aceh dilakukan saat pasokan sedang surplus. Ini jadi alasan tidak adanya impor yang diizinkan pemerintah.

Dia mencatat, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog tersedia 3,8 juta ton. Neraca pangan provinsi Aceh pun menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Sabang turut mencatat surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

“Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan, itu pelanggaran, dan negara akan bertindak tegas,” kata Amran, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

Kronologinya, usai mendapat laporan adanya impor beras ilegal, Amran langsung menelepon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Termasuk Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Atas temuan ini, aparat penegak hukum langsung menyegel 250 ton beras tersebut.

“Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan Amran.

Dia turut mengendus adanya kejanggalan pada impor beras ilegal ini. Izin impor ternyata keluar lebih dahulu sebelum keputusan rapat koordinasi oleh pemerintah pusat.

Amran mengungkapkan, pada risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025 yang menunjukkan permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait. Namun, izin dari negara asal, Thailand, justru sudah terbit lebih dulu.

“Kami umumkan kasus ini agar menjadi peringatan keras. Jangan coba-coba bermain dengan pangan nasional. Negara hadir, dan kita tidak akan kompromi,” tegas Amran.