Jemaah Haji Tak Perlu Khawatir, Menko Pangan Pastikan Stok Makan Aman Meski Geopolitik Memanas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan seluruh kebutuhan logistik dan konsumsi jemaah haji Indonesia tahun 2026 tetap terjaga meski situasi geopolitik di Timur Tengah tengah bergejolak. Tidak hanya menjamin ketersediaan di Tanah Suci, pemerintah melalui kerja sama lintas kementerian juga mulai mengirimkan ratusan ton bumbu serta makanan siap saji hasil produksi UMKM lokal untuk memenuhi selera nusantara para jemaah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan pasokan pangan jemaah haji Indonesia dalam kondisi aman meski tensi geopolitik memanas di Timur Tengah. Pasokan pangan di Tanah Air juga dipastikan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut dipastikan Zulkifli usai menggelar rapat dengan sejumlah menteri di kantornya. Menurutnya, pasokan makanan untuk jemaah menjelang periode ibadah haji tetap aman.

"Soal makan jemaah haji kita tadi pak Menteri Haji mengatakan aman. Walaupun ada di sana geopolitik seperti itu, tapi jemaah haji soal makan enggak usah khawatir," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, stok pangan untuk kebutuhan masyarakat di Tanah Air pun dipastikannya dalam kondisi cukup meski ada peningkatan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Berbagai komoditas seperti beras hingga sayuran tersedia untuk masyarakat RI.

"Termasuk tentu buat kita juga, stok pangan kita cukup. Apakah beras, apakah jagung, apakah ikan, apakah telur, ayam, buah, sayur cukup untuk Indonesia. Insyaallah walaupun geopolitik ada gonjang ganjing," tuturnya.

Zulkifli memastikan stok beras aman mencapai 4,9 juta ton yang dikuasai oleh Perum Bulog. "Kemarin sudah lihat kan berasnya yang di gudang Bulog, yang dikunjungi Bapak Presiden saudara sudah lihat kan. Nah ini membuktikan bahwa memang Presiden juga ada tidak didampingi Kabulog, tidak didampingi kami, datang tiba-tiba memang berasnya banyak, ada 4,9 juta ton, jadi aman," jelas Menko Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkap rencana mengirim makanan siap santap dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji di Tanah Suci. Makanan siap santap itu disebut sudah mampu diproduksi oleh UMKM di Indonesia.

Sejalan dengan rencana tersebut, Zulkifli menuturkan, Menteri Perdagangan Budi Santoso sudah meneken nota kesepahaman (MoU) untuk mengirimkan makanan jemaah haji RI.

"Kita bisa mengirim makanan ke jemaah kita, bebas, enggak dipersulit dari Arab Saudi-nya, lagi tanda tangan MoU," ujar dia.

Zulkifli mengatakan, syaratnya, makanan itu tidak untuk diperdagangkan di Arab Saudi, namun khusus bagi konsumsi jemaah haji di sana. "Kalau ini untuk jemaah kita saja, kita boleh, sesuai dengan persyaratan kita. Misalnya ada yang halal, ada yang ini. Itu sesuai dengan persyaratan kita, kita boleh," beber dia.

Pemerintah mulai mengekspor bumbu Indonesia dan makanan siap saji alias Ready to Eat (RTE) ke Arab Saudi untuk mendukung kebutuhan jemaah haji 2026. Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret membuka akses UMKM ke pasar global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok penyelenggaraan haji dan umrah.

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) mengawal langsung pengiriman perdana tersebut. Sebanyak 100 ton logistik diberangkatkan dari Gudang Lini Garuda di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis, 2 April 2026 dan akan dikirim secara bertahap hingga Senin, 6 April 2026.

Total kebutuhan dari dua vendor mencapai 230 ton, dengan sisa pengiriman masih dalam proses penjadwalan. Direktur Jenderal PE2HU, Jaenal Effendi, menegaskan pemerintah ingin memastikan ekosistem haji tidak hanya berfokus pada layanan ibadah, namun juga memberi dampak ekonomi nyata bagi pelaku usaha dalam negeri.

Produk yang diekspor meliputi bumbu instan dan makanan siap saji yang telah melalui proses standardisasi ketat, mulai dari kualitas, ketahanan produk, hingga sertifikasi halal yang diakui secara internasional.

Pengiriman ini juga menjadi uji coba sistem logistik nasional. Pemerintah memastikan seluruh proses—dari produksi, pengemasan, hingga distribusi—berjalan efisien dan tepat waktu.

PT Pos Indonesia berperan dalam pengelolaan rantai pasok, sementara Garuda Indonesia mendukung distribusi melalui jalur udara, sehingga tercipta ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari petani rempah hingga produk siap konsumsi di tangan jemaah.

Jaenal mengatakan, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji, tapi juga jadi bagian dari peningkatan kapasitas industri dalam negeri. "Ini menjadi test run untuk memastikan produk Indonesia mampu memenuhi standar Arab Saudi, sekaligus mendorong efisiensi dan mengurangi ketergantungan impor," ujarnya.

Ke depan, pemerintah mendorong lebih banyak UMKM terlibat dalam ekosistem ini. Dengan strategi tersebut, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengirim jemaah, tapi juga sebagai pemasok produk bernilai tambah.

Langkah ini diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi nasional, membuka peluang ekspor berkelanjutan, serta memperluas pasar produk lokal di tingkat global.