Jalan Nasional Banda Aceh-Medan Kembali Tersambung Usai Terputus Imbas Banjir Bandang

Liputan6.com, Jakarta - Sebulan setelah banjir bandang melumpuhkan sejumlah jalur utama di Aceh, aktivitas ekonomi masyarakat mulai bangkit. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menjalankan penugasan negara di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum, turut mendukung pelaksanaan pemulihan infrastruktur dengan dukungan TNI AD dan mitra konstruksi lokal untuk memulihkan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi pergerakan masyarakat dan distribusi logistik.

Salah satu fokus utama pemulihan adalah jalur nasional Banda Aceh-Medan yang terputus akibat banjir bandang pada 27 November 2025. Jalur tersebut kini kembali tersambung melalui Jembatan Bailey Krueng Tingkeum di Kabupaten Bireuen.

Direktur Utama ADHI, Moeharmein Zein Chaniago menyampaikan bahwa percepatan pemulihan dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab perseroan dalam menjalankan penugasan negara.

"Akses infrastruktur adalah fondasi pemulihan, karena ketika jalan dan jembatan kembali berfungsi, distribusi bantuan, aktivitas ekonomi, dan layanan publik dapat bergerak bersamaan," kata dia, Rabu (21/1/2026).

ADHI bersama kontraktor lokal PT Krueng Meuh menyelesaikan pembangunan jembatan darurat sepanjang lebih dari 60 meter dalam waktu 18 hari, didukung 33 personel Zeni Kodam Iskandar Muda yang bekerja intensif. Jembatan dengan kapasitas 30 ton ini telah melayani kendaraan roda dua hingga truk logistik.

Bagi masyarakat Bireuen dan kabupaten sekitarnya, berfungsinya kembali jembatan tersebut bukan sekadar penyelesaian konstruksi, melainkan penanda kembalinya produktivitas.

Akses pasar lintas wilayah kembali terbuka, distribusi kebutuhan pokok yang sempat melambat berangsur normal, dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Pemulihan juga berlangsung di Pidie Jaya. Jembatan Krueng Meureudu yang menghubungkan lintas timur Aceh telah kembali fungsional setelah penanganan darurat selesai pada 12 Desember 2025.

Selain pembangunan jembatan, ADHI mobilisasi alat berat ke sejumlah titik kritis di Aceh sejak akhir November 2025. Excavator dan dump truck dimobilisasi ke Aceh Tamiang, ruas Blangkejeren-Kutacane, Bireuen-Takengon, hingga Pidie untuk membuka akses, membersihkan material longsor, dan menyiapkan lahan infrastruktur darurat.

Kementerian PU mengerahkan sekitar 1.400 personel dan 1.854 unit alat berat untuk mendukung pemulihan konektivitas pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, ADHI menjadi salah satu BUMN Karya yang berkontribusi melalui pembangunan jembatan dan mobilisasi alat berat di titik-titik prioritas.

Menteri Pekerjaan Umum menegaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah pascabencana, guna memastikan tidak ada wilayah yang terputus dari akses layanan dan logistik. Upaya difokuskan pada pembukaan akses transportasi dan pengamanan alur sungai, dengan dukungan alat berat serta koordinasi lintas sektor agar penanganan berjalan cepat dan efektif.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Dengan target tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda saat memasuki bulan suci Ramadan 2026.

Saat ini, Kementerian PU tengah menyelesaikan tahap akhir pembangunan huntara di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan progres 98,75 persen dan ditargetkan segera dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak.

"Kita dorong secepat-cepatnya agar segera selesai. Kita semua bekerja keras supaya saat Ramadan, kalau bisa nol warga yang tinggal di tenda. Kami ingin masyarakat bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan maksimal," kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Huntara Aceh Tamiang dibangun menggunakan metode konstruksi modular dengan sistem Modular Lite (MOLI) tanpa alat berat yang memungkinkan pembangunan dilakukan dengan cepat di tengah kondisi pascabencana. Pembangunan ini merupakan bagian dari paket Penanganan Keadaan Darurat Pascabencana Aceh 1.

Secara teknis, Huntara 1 di Aceh Tamiang berdiri di atas lahan seluas 5.427 m² dengan total luas bangunan 2.052 m². Terdiri dari 7 blok hunian dan mushola. Sebanyak 114 modul dibangun untuk menampung 84 KK atau sekitar 336 jiwa, lengkap dengan 42 unit MCK, area komunal multifungsi, area jemur, mushola, genset, serta toren air. 

Sistem pendukung air bersih berasal dari sumur bor dan tandon, pengolahan air kotor menggunakan sistem biotek, serta pasokan listrik dari PLN. 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah penanganan muara sungai di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, mengingat peran muara yang sangat mempengaruhi kapasitas pengendalian banjir dan aliran sedimen ke laut. 

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan muara memerlukan pendekatan teknis yang cermat dan tidak dapat disamaratakan antara aliran sungai satu dengan sungai lain di wilayah terdampak bencana Sumatera. 

Menurut dia, sebagian besar muara yang terdampak membutuhkan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger). Terutama untuk muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi pascabencana.