Jaga Harga Kedelai, Mentan Bakal Panggil Importir

Liputan6.com, Jakarta - Importir kedelai akan segera dipanggil oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hal ini untuk merespons kenaikan harga dan memastikan kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat di tengah dinamika geopolitik global.

"Nanti, mungkin minggu-minggu depan (pemanggilan terhadap importir kedelai)," ujar Mentan Amran, setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI dikutip dari Antara, Rabu (8/4/2026).

Amran menuturkan telah memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian untuk segera melakukan komunikasi intensif dengan pelaku usaha agar situasi harga dapat dikendalikan secara cepat.

Amran menuturkan, pentingnya menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, terutama saat kondisi geopolitik global memanas yang berpeluang mempengaruhi pasokan dan harga di dalam negeri.

"Tapi Dirjen (Direktur Jenderal) Tanaman Pangan (Kementan), saya sudah perintahkan, cepat komunikasi. Jangan membebani rakyat di saat ada kondisi geopolitik memanas,” kata dia.

Ia menuturkan, sejumlah komoditas utama antara lain beras, minyak goreng, termasuk kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk  mendukung biodiesel masih dalam kondisi aman, sehingga diharapkan stabilitas termasuk kedelai dapat terus dijaga secara berkelanjutan.

Amran juga mengingatkan supaya tidak terjadi praktik yang merugikan seperti komoditas gula rafinasi, di mana kebocoran distribusi berdampak pada harga dan menghambat penjualan produk domestik.

“Kami paham kalau ada kenaikan harga, tetapi jangan seperti rafinasi, kelakuan importir rafinasi. Kita tidak bisa jual gula white sugar karena ada rafinasi, bocor kemana-mana. Dan itu saja aku minta,” tutur Amran.

Sebelumnya, Mentan Amran meminta importir untuk tidak menaikkan harga kedelai secara berlebihan untuk menjaga stabilitas pangan.

“Kedelai nanti kita minta kepada seluruh importir jangan menaikkan harga terlalu tinggi. Marilah kita menjaga stabilitas harga pangan dan kita ada empati perasaan peduli kepada saudara-saudara kita,” ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 7 April 2026.

Ia memberikan, perhatian khusus pada kenaikan harga kedelai yang mulai berdampak pada perajin tahu dan tempe di tingkat masyarakat.

Mengenai penyebab pasti kenaikan harga kedelai di pasar domestik, Amran menuturkan masih mendalaminya dan segera berkoordinasi dengan jajaran direktorat jenderal (Ditjen) terkait untuk mematangkan langkah intervensi.

Sebelumnya, harga kedelai yang terus melonjak dalam sebulan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengrajin tahu dan tempe. Kenaikan ini dipicu dinamika geopolitik global dan berpotensi menekan biaya produksi pelaku usaha kecil.

Wakil Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), Hedy Kuswanto, mengungkapkan bahwa harga kedelai dalam satu bulan terakhir terus mengalami kenaikan seiring dinamika geopolitik global.

Ia menjelaskan, sebelumnya harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe berada di kisaran Rp 9.000 hingga Rp 9.200 per kilogram. Namun kini, harga tersebut telah melonjak menjadi Rp 10.800 hingga Rp 11.000 per kilogram.

“Memang kecenderungan tren harga kedelai terus naik, terutama dalam satu bulan terakhir akibat faktor geopolitik global,” kata Hedy, Sabtu (3/4/2026).

Meski demikian, dampak kenaikan harga belum sepenuhnya dirasakan para pelaku usaha. Hal ini karena sebagian besar anggota koperasi belum kembali berproduksi pasca libur Hari Raya Idulfitri.

“Sebagian besar anggota kami masih berada di kampung halaman, sehingga belum sepenuhnya kembali beraktivitas produksi,” ujarnya.

Hedy memperkirakan keluhan dari pelaku usaha kecil akan semakin meningkat setelah seluruh pengrajin kembali berproduksi. Menurut dia, tekanan biaya bahan baku berpotensi memicu protes yang lebih luas.

“Saya yakin ketika semua pelaku usaha kecil kembali produksi, keluhan mereka akan semakin terdengar. Mereka akan menyuarakan aspirasi kepada kami sebagai pengurus untuk diteruskan kepada pemerintah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti implementasi kebijakan pemerintah terkait program Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pajale (padi, jagung, dan kedelai) yang dinilai belum berjalan optimal sejak era pemerintahan sebelumnya hingga saat ini.

“Pemerintah sebenarnya memiliki Perpres Pajale, tetapi implementasinya dari masa ke masa belum maksimal, entah apa kendalanya,” kata Hedy.

Hedy menegaskan, jika harga kedelai terus melampaui batas kemampuan pelaku usaha, kondisi tersebut dapat mengancam keberlanjutan usaha tahu dan tempe, khususnya bagi pengrajin skala kecil. Karena itu, pihaknya berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto agar kondisi tidak semakin memburuk.

“Apabila harga kedelai terus meningkat, hal ini akan sangat memberatkan kami,” ucapnya