Intip Cuan Makan Bergizi Gratis, Perusahaan Besar Bakal 'Curi' Porsi UMKM?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan mendapat keuntungan dengan program makan bergizi gratis (MBG). 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, melihat itu sebagai kabar yang sangat menggembirakan bagi sebanyak 64,19 juta pelaku UMKM di Indonesia. 

Menurut dia, jika anggaran program makan bergizi gratis tahun ini sudah bisa menjadi Rp 171 triliun, tentu akan semakin banyak lagi UMKM yang akan mendapatkan manfaat dari kehadiran MBG tersebut.

"Tetapi pertanyaannya, apakah betul peluang tersebut akan jatuh kepada UMKM? Sebab usaha-usaha besar juga tampak telah melirik MBG ini," ujar Anwar Abbas dalam pesan tertulis, Senin (3/1/2025).

Anwar menduga, beberapa pengusaha besar bakal membuat perusahaan berkategori UMKM, demi ikut mendapat cuan dari program makan bergizi gratis. 

"Salahkah mereka? Tentu tidak. Tetapi karena  pemerintah juga berkewajiban untuk memberdayakan ekonomi rakyat, terutama mereka-mereka yang ada di lapis bawah, maka sebaiknya pengadaan MBG ini diprioritaskan kepada usaha mikro dan ultra mikro. Apalagi selama ini umumnya yang berdagang di kantin-kantin sekolah tersebut adalah mereka," imbuhnya. 

Ia menyatakan itu penting diperhatikan. Pasalnya, jika kesempatan ini tidak diberikan kepada mereka, program MBG malah bakal menjadi bencana dan malapetaka bagi para pedagang kecil.   

"Karena akibat dari kehadiran program MBG tersebut penjualan mereka tentu akan tergerus secara signifikan, sebab makanan yang mereka jual sudah digantikan oleh MBG," sebut dia. 

Diatur oleh Sekolah

Oleh sebabnya, Anwar menyarankan jika pengurusan dan pengelolaan program makan bergizi gratis diserahkan saja kepada pihak sekolah. Terutama yang sudah bermitra dengan usaha mikro dan ultra mikro untuk berjualan di lingkungan sekolahnya. 

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional bisa ikut turun tangan bekerjasama dengan sekolah hingga pihak supplier. Untuk menjaga kebersihan, cita rasa, variasi makanan, hingga ketepatan waktu pengiriman makanan. 

Di samping itu, ia menekankan, juga perlu diperhatikan oleh pihak sekolah dalam menunjuk mitra agar tidak hanya terfokus kepada satu/dua pengusaha mikro dan ultra mikro saja. Namun, disebar kepada beberapa pihak, agar ada persaingan serta reward and punishment system.

"Sehingga masing-masing pihak akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya dalam berbagai aspek dan seginya," kata Anwar.

Untuk itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis di lingkungan sekolah juga perlu diawasi oleh pihak guru hingga orang tua murid. Sehingga pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dalam segala aspeknya. 

"Sehingga program MBG ini tidak hanya sekedar  memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tapi juga dapat memberi kesempatan kepada usaha mikro dan ultra mikro untuk merubah nasib. Sehingga mereka bisa naik kelas dari usaha lapis bawah ke usaha lapis menengah," tuturnya. 

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan telah ada sekitar 30 ribu UMKM yang mendaftar menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nantinya jumlah ini akan diverifikasi lagi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Maman menjelaskan belum ada data detail jumlah UMKM yang terlibat langsung dengan program MBG. Pasalnya, ada proses yang harus dilalui para pengusaha UMKM tersebut.

"Pembicaraan saya seminggu yang lalu, kurang lebih udah ada 30-an ribu yang mendaftar," kata Maman ditemui di Gedung Permata, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dia bilang, nantinya UMKM itu akan dikurasi oleh BGN. Terutama melihat kemampuan produksi dari UMKM tersebut.

Sementara itu, pihak Kementerian UMKM bakal menyiapkan aturan dan fasilitas kemudahan bagi yang ingin bergabung jadi mitra Makan Bergizi Gratis. Misalnya, adanya bantuan pembiayaan dari perbankan.

"Nanti kalau misalnya sudah di-oke-kan dengan Badan Gizi, kita akan cek apakah UMKM ini punya kemampuan finansial untuk mem-bridging modal usaha," ucapnya.

"Kalau memang yang tidak mampu, yang memang tidak punya kekuatan, nanti kita support lewat melalui Bank Himbara kita, melalui program KUR, dan itu udah kita siapkan semua," sambung Maman.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menekankan menu program makan bergizi gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepenuhnya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, dana CSR BUMN hanya digunakan untuk membangun infrastruktur bagi mitra BGN.

"CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG tetap dari kita. Dipastikan semua itu dari APBN ya," jelas Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 22 Januari 2025.

Adapun anggaran MBG saat ini sebesar Rp71 triliun hanya cukup memberikan makan bergizi gratis untuk 17,5 juta penerima manfaat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis hingga akhir 2025.

Untuk itu, pemerintah berencana menambah anggaran program MBG agar dapat menyasar 82,9 juta penerima manfaat itu. Berdasarkan perhitungan BGN, setidaknya dibutuhkan Rp100 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu Rp100 triliun. Tapi kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November itu bisa kurang dari itu. Rp100 triliun kalau dari September sampai akhir tahun," kata Dadan.

Menurut dia, Prabowo telah memastikan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis telah disiapkan. Dadan menyebut kemungkinan adanya efesiensi penggunaan anggaran di pos-pos tertentu demi membiaya program MBG.

"Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di presiden dan menkeu yang siapkan. Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, Bapak sudah siapkan enggak usah khawatir kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tutur Dadan.