Inflasi Januari 2026 Tembus 3,55%, Ekonom UI: Tak Perlu Dikhawatirkan

Liputan6.com, Jakarta - Inflasi tahunan Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen. Meski sedikit melampaui target Bank Indonesia (BI), sejumlah ekonom menilai kondisi tersebut masih tergolong aman dan tidak mencerminkan tekanan harga yang berlebihan.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai inflasi tahunan Indonesia yang mencapai 3,55 persen secara year-on-year (yoy) pada Januari 2026 tidak perlu menjadi sumber kekhawatiran berlebihan. Meski berada sedikit di atas target inflasi Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5–3,5 persen, kondisi tersebut dinilai belum mencerminkan tekanan harga yang nyata di perekonomian.

Menurut Fithra, kenaikan inflasi tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor statistik, khususnya efek basis rendah (low-base effect), bukan karena lonjakan harga barang dan jasa secara luas. Perbandingan dilakukan terhadap level inflasi Januari 2025 yang sangat rendah, sehingga persentase kenaikan terlihat lebih tinggi.

“Kenaikan ini sebenarnya dipicu oleh low-base effect, bukan karena dinamika harga yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, fenomena ini sejatinya tak perlu dikhawatirkan dan tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi,” ujar Fithra, dikutip Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, secara fundamental kondisi ekonomi domestik masih relatif stabil, tercermin dari pergerakan harga kebutuhan pokok dan sektor jasa yang tetap terkendali. Dengan demikian, inflasi Januari 2026 dinilai lebih bersifat teknis dibandingkan struktural.

Fithra memaparkan, low-base effect tersebut berasal dari kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi kelompok pelanggan tertentu yang diberlakukan pemerintah pada Januari–Februari 2025. Kebijakan ini menekan komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) dan berdampak langsung pada level Indeks Harga Konsumen (IHK).

Pada Januari 2025, IHK tercatat berada di level 105,99 poin, turun dari 106,8 poin pada Desember 2024. Penurunan ini mencerminkan terjadinya deflasi bulanan sebesar 0,76 persen, yang kemudian menjadi basis perbandingan rendah pada tahun berikutnya.

Namun, memasuki awal 2026, pemerintah tidak lagi menerapkan kebijakan diskon tarif listrik. Seiring normalisasi harga, IHK Januari 2026 naik ke level 109,75 poin, sehingga secara tahunan terlihat terjadi lonjakan inflasi.

“Ini menegaskan bahwa inflasi Januari 2026 lebih disebabkan oleh penyesuaian harga yang diatur pemerintah,” imbuh Fithra.

Lebih lanjut, Fithra menilai tekanan harga secara umum masih berada dalam batas wajar. Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta sektor kesehatan, pendidikan, dan restoran tercatat hanya tumbuh di kisaran 1 persen secara tahunan, menunjukkan daya beli masyarakat relatif terjaga.

Meski demikian, ia memperkirakan efek basis rendah masih akan memengaruhi inflasi dalam beberapa bulan ke depan. Faktor musiman seperti penyesuaian harga pangan serta meningkatnya permintaan menjelang Idulfitri diperkirakan turut memberi tekanan tambahan.

“Namun, tekanan tersebut diproyeksikan bersifat sementara dan berangsur mereda pada kuartal II 2026,” tutup Fithra.

Dengan kondisi tersebut, Fithra menilai arah kebijakan moneter dan fiskal masih berada di jalur yang tepat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional.