Indonesia Perluas Kawasan Konservasi 29,9 Juta Ha hingga 2024

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis target perluasan kawasan konservasi wilayah perairan laut sebesar 10 persen pada 2030 bisa tercapai.

Optimisme tersebut ditunjukkan dengan capaian perluasan kawasan konservasi pada 2024, yang telah berhasil mencapai 9,2 persen atau sekitar 29,9 juta hektar dari total luas lautnya.

"Sampai tahun ini, capaian yang sudah kita dapatkan adalah 29,9 juta hektar artinya 9,2 persen dari luas lautan kita. Ini menandakan target 10 persen di tahun 2030 itu sudah bisa kita nyatakan bisa kita capai," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), Victor Gustaaf Manoppo, dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Vol.4, di kantor KKP, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Menurut Victor, pencapaian ini menunjukkan target 10 persen pada 2030 dapat tercapai, dengan terus berupaya memperluas kawasan konservasi pada tahun-tahun mendatang. Menyusul itu, pada 2045, Indonesia menargetkan untuk melindungi 30 persen dari luas lautan, yang akan dicapai melalui perencanaan aksi tahunan yang terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

"Nah, untuk 2045 sebesar 30 persen ini yang coba kita buat rencana aksi per tahun," ujar dia.

Victor menyebut, pencapaian target konservasi laut sangat penting untuk menjaga kelestarian alam sekaligus memenuhi kewajiban internasional.

Victor menyampaikan, dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, Indonesia berhasil merealisasikan perluasan kawasan konservasi laut sesuai target yang telah ditetapkan. Salah satu capaian signifikan adalah pendaftaran dua kawasan konservasi laut Indonesia sebagai Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA).

Status ini menandakan kawasan tersebut diakui secara internasional dan menjadi area yang dilindungi dari gangguan alur pelayaran. Kedua kawasan yang telah terdaftar diantaranya Gili Matra di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Penida di Bali.

Dengan status PSSA, kapal-kapal yang melintasi wilayah ini diharuskan untuk menghindari jalur pelayaran di kawasan tersebut, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi ekosistem laut yang ada.

"Kita sudah berhasil mendaftarkan dua kawasan konservasi menjadi objek atau lokasi PSSA, artinya bahwa lokasi itu betul-betul di akomodir di peta sehingga kapal tidak boleh menjadikan lokasi tersebut sebagai alur laut," pungkasnya.

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan melirik pemanfaatan limbah pengolahan udang untuk menjadi bahan baku kosmetik. Harapannya, langkah ini bisa menekan impor untuk membuat kosmetik tadi.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo melirik potensi limbah pengolahan udang menjadi kitin dan katosan. Rencana ini disebut telah dibahas bersama pelaku usaha.

"Potensi yang cukup besar, itu adalah salah satu yang kami lihat dan sedang kami dalami, kami koordinasikan dengan para pelaku usaha," kata Budi dalam Konferensi Pers Capaian Akhir Tahun KKP, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Dia ingin ke depan ada ekosistem dalam memanfaatkan limbah pengolahan udah tadi. Harapannya olahan tadi bisa dimanfaatkan oleh industri kosmetik dalam negeri.

Butuh 3 Tahun

Budi bilang, setidaknya butuh waktu 3 tahun untuk membangun ekosistem tersebut. Dengan demikian, pasokan kitin dan katosan yang tak lagi didatangkan industri dari impor.

"Sementara ini kami targetkan beberapa tahun kedepan, mungkin 3 tahun ke depan kita sudah mampu mengurangi importasi kitin kitosan karena selama ini produk ini tidak terbangun," kata dia.

"Mungkin salah satunya ada peluang penguatannya adalah membuat sebuah ekosistem sehingga limbah-limbah pengolahan udang ini bisa terkumpul sehingga membentuk satu UPI (Unit Pengelolaan Ikan) disana yang mempunyai pasokan secara kontinyu untuk bahan bakunya," Budi Sulistiyo menambahkan.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat investasi di sektor perikanan mencapai Rp 7,9 triliun dari Januari-Oktober 2024. Investasi dalam negeri menjadi yang paling besar.

"Realisasi di tahun ini di bulan Oktober realisasinya sudah mencapai Rp 7,8 triliun," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo dalam Konferensi Pers Capaian Akhir Tahun KKP, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Rinciannya, penanaman modal asing (PMA) senilai Rp 2,45 triliun, Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 2,49 triliun, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai 2,85 triliun.

Negara sumber investasi paling besar dicatatkan oleh China dengan 27,16 persen, Malaysia 14,91 persen, dan Singapura 10,79 persen.

"Negara investornya 3 besarnya adalah Tiongkok, kemudian disusul oleh Malaysia, kemudian Singapura," ucapnya.

Dia mencatat sektor paling besar menjadi tujuan investasi yakni sektor pengolahan sebesar Rp 2,63 triliun, diikuti sektor budidaya Rp 2,56 triliun. Kemudian, sektor perdagangan dengan Rp 1,41 triliun, diikuti oleh sektor penangkapan Rp 820 miliar dan jasa perikanan Rp 360 miliar.

"Jadi inilah potret dari realisasi investasi tahun 2024 lokasi investasi yang menjadi tempat tujuan utama oleh para investor adalah di Jakarta, kemudian Jawa Timur dan Jawa Barat," tuturnya.