INDEF Ungkap Alasan Kendaraan Listrik Dapat Perkuat Ekonomi dan Fiskal

Liputan6.com, Jakarta - INDEF menilai kendaraan listrik tidak hanya berdampak pada penurunan emisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional.

Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah, mengatakan, adopsi kendaraan listrik memiliki potensi besar dari sisi ekonomi. Selain menarik investasi, sektor ini juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru. 

“Di sisi lain, elektrifikasi transportasi juga berkontribusi terhadap kesehatan fiskal, karena membuatnya lebih tahan terhadap berbagai dinamika global,” ujarnya dalam diskusi yang disiarkan daring, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, urgensi percepatan kendaraan listrik semakin terasa di tengah ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga energi. Situasi tersebut diperparah dengan dinamika kepemimpinan global yang sulit diprediksi, sehingga menambah ketidakpastian arah kebijakan internasional.

Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga tersebut, kata Imaduddin, tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan beban subsidi energi.

“Setiap harga minyak naik, kita menghadapi tekanan dari sisi subsidi yang membesar. Ini menjadi tantangan serius bagi fiskal,” katanya.

Karena itu, ia menilai percepatan adopsi kendaraan listrik bisa menjadi salah satu solusi strategis. Dengan berkurangnya ketergantungan pada bahan bakar fosil, tekanan terhadap anggaran subsidi diharapkan dapat ditekan, sehingga fiskal negara menjadi lebih tangguh.

Imaduddin juga menekankan, upaya elektrifikasi transportasi tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan dukungan ekosistem yang kuat, termasuk kebijakan yang terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor.

Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang menjadi landasan pemerintah dalam mendorong percepatan elektrifikasi sektor transportasi. Kebijakan tersebut, menurut dia, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau di Indonesia.

Imaduddin menilai, ekonomi hijau memiliki potensi besar untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru. “Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan berbagai potensi tersebut, elektrifikasi transportasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam menjawab tantangan ekonomi sekaligus lingkungan di masa depan.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri resmi menetapkan aturan baru terkait pajak kendaraan, termasuk mobil listrik. Dalam kebijakan terbaru ini, kendaraan listrik tidak lagi sepenuhnya bebas pajak atau 0%.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendagri No. 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dikutip dari aturan tersebut, Senin (20/4/2026), pemerintah tetap memberikan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Namun, bentuknya bukan lagi pembebasan penuh, melainkan berupa pengurangan atau keringanan pajak sesuai kebijakan daerah.

“Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi aturan tersebut.

Artinya, pemerintah daerah memiliki peran dalam menentukan besaran insentif, sehingga tidak semua wilayah akan menerapkan pajak nol persen untuk kendaraan listrik.

Dalam regulasi tersebut, kendaraan listrik tetap mendapatkan perlakuan khusus dibanding kendaraan konvensional. Namun, skema insentif kini lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.

Hal ini berarti, ada kemungkinan mobil listrik tetap dikenakan pajak, meski dengan tarif lebih rendah.

Selain itu, aturan juga menegaskan bahwa kendaraan listrik yang diproduksi sebelum tahun 2026 tetap bisa memperoleh insentif sesuai kebijakan yang berlaku sebelumnya.

Perubahan kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tetap mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, sekaligus menjaga penerimaan pajak daerah.

Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat menyesuaikan insentif sesuai kebutuhan fiskal dan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.