Imlek dan Puasa Berpotensi Picu Inflasi Bahan Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Periode Imlek dan Bulan Puasa berpotensi mendorong kenaikan inflasi, terutama pada komoditas bahan pangan. Perlu adanya penguatan distribusi dan pengawasan agar lonjakan harga pangan bisa terkendali.  

“Inflasi terutama bahan pangan diperkirakan cukup tinggi karena tiga faktor utama,” kata Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, kepada Liputan6.com, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, faktor pertama adalah meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan. Pada periode ini, konsumsi makanan dan minuman biasanya naik cukup signifikan, meski bersifat sementara.

Faktor kedua berasal dari libur panjang Imlek yang turut mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah. Peningkatan tersebut terlihat pada sektor transportasi, perhotelan, serta makanan dan minuman. Menurut Bhima, kondisi ini menunjukkan bahwa stimulus dari pemerintah masih memiliki dampak yang relatif kecil terhadap pengendalian harga.

Sementara faktor ketiga adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berperan dalam mendorong inflasi dari sisi permintaan atau demand pull inflation. Dalam pelaksanaannya, dapur SPPG membeli bahan baku dalam jumlah besar dari distributor utama, sehingga menimbulkan persaingan dengan pedagang pasar dan warung kecil.

“Imbasnya harga ayam, telur, dan beras ikut naik,” ungkap Bhima.

Ia pun mengingatkan perlunya penguatan distribusi dan pengawasan harga agar lonjakan permintaan musiman tidak berujung pada tekanan inflasi yang berkepanjangan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen dibandingkan Januari 2025.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan bahwa kenaikan ini tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang meningkat dari 105,99 pada Januari 2025 menjadi 109,75 pada Januari 2026.

"Secara year on year pada bulan Januari tahun 2026 dibandingkan dengan Januari 2025 inflasi sebesar 3,55 persen atau terjadi kenaikan indeks harga IHK dari 105,99 pada Januari 2025 menjadi 109,75 pada Januari tahun 2026," kata Ateng dalam Konferensi Pers BPS, Senin (2/2/2026).

Ia menegaskan bahwa inflasi tahunan yang relatif tinggi ini lebih banyak dipengaruhi oleh efek basis rendah (low base effect). Basis perbandingan pada Januari 2025 berada di level yang tidak normal akibat adanya kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pemerintah saat itu.

"Kita ketahui bahwa inflasi yang tinggi di Januari 2026 secara year on year ini dipengaruhi oleh adanya low base effect," ujarnya.

Ateng menjelaskan, pada Januari dan Februari 2025 pemerintah memberlakukan diskon tarif listrik yang berdampak signifikan terhadap penurunan IHK pada periode tersebut.

Kebijakan ini menekan inflasi bahkan menyebabkan deflasi pada awal 2025, sehingga level harga berada di bawah tren normalnya. Penurunan IHK di awal 2025 tersebut kemudian menjadi basis perhitungan inflasi tahunan di Januari 2026.

"Pada Januari, sudah saya sebutkan sebelumnya ya, pada Januari dan Februari tahun 2025 pemerintah menerapkan kebijakan diskon tarif listrik yang tentunya ini akan menekan IHK Januari dan Februari tahun 2025," ujarnya.

Lebih lanjut, Ateng menegaskan bahwa dinamika harga pada Januari 2026 sejatinya masih berjalan sejalan dengan tren normal. Hal ini tercermin dari inflasi bulanan (month to month/mtm) yang justru mengalami deflasi, menandakan tidak adanya lonjakan harga yang bersifat struktural.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih terkendali dan tidak mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat secara luas.

"Pada Januari 2026 terjadi deflasi sebesar 0,15 persen secara month to month, atau terjadi penurunan indeks harga IHK dari 109,92 pada Desember 2025 menurun menjadi 109,75 pada Januari tahun 2026," pungkasnya.