IHSG Sempat Anjlok 8%, Pemerintah Siapkan 3 Langkah Perkuat Pasar Modal

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis setelah mencermati kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat anjlok hingga 8 persen. Upaya ini difokuskan pada penguatan struktur pasar, peningkatan tata kelola, dan perluasan basis investor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah pertama yang didorong adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah menargetkan proses demutualisasi dapat segera berjalan pada tahun ini.

“Dan ini adalah transformasi struktural, di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat,” katanya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Menurut Airlangga, demutualisasi bursa juga akan membuka peluang investasi baru, termasuk dari Danantara dan lembaga lainnya. Tahapannya sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK dan akan dilanjutkan dengan rencana bursa melantai di pasar saham (go public).

Selain itu, pemerintah menjamin perlindungan investor melalui penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) diharapkan menetapkan aturan untuk meningkatkan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

“Dan ini ditargetkan, kemarin juga sudah diumumkan oleh OJK di bulan Maret ini,” ucapnya.

Airlangga menilai porsi free float Indonesia sebelumnya tergolong rendah. Sejumlah negara lain menetapkan kisaran 10–25 persen, seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang di level 25 persen, serta Singapura, Filipina, dan Inggris di kisaran 10 persen. Thailand juga berada di level 15 persen.

Ia menegaskan, dua langkah tersebut diharapkan membuat pasar lebih stabil karena sejalan dengan standar internasional. “Jadi kita ambil langkah yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik,” jelasnya.

Langkah berikutnya adalah peningkatan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal menjadi 20 persen dari sebelumnya 8 persen. Kebijakan ini disiapkan melalui regulasi baru yang diselaraskan dengan praktik negara-negara OECD.

“Jadi kita sudah semakin mendekati kepada permintaan daripada standar internasional. Dan Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut, agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market,” tandasnya.